Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan ada tiga gelombang pelantikan serentak kepala daerah hasilPilkada 2024. Menurut jadwal, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024.

"Maka pilkada serentak kalau kami akan ajukan usulan pelantikan serentak bertahap," kata Tito dalam Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi yang disiarkan di kanal YouTube Apkasi, Rabu (10/7).

Lihat Juga : Profil Andra Soni-Dimyati, Bakal Paslon di Pilgub Banten 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, bagi kepala daerah yang enggak ada sengketa, enggak ada yang gugat, ngapain lama-lama, 31 Desember selesai, 1 Januari yang enggak ada masalah gugat-gugat, lantik semua sehingga nggak terjadi kekosongan," tambahnya.

Kemudian, gelombang kedua pelantikan kepala daerah diusulkan digelar pada Februari 2024. Tito mengatakan pelantikan digelar setelah ada putusan MK terhadap berbagai gugatan sengketa Pilkada 2024.

"Kalau ada gugatan, biasanya gugatan berlaku 45 hari, maka gelombang keduanya setelah putusan MK selesai kita laksanakan serempak, artinya kira-kira di bulan Februari," kata dia.

Lihat Juga : Bursa Kandidat Bakal Cawagub Pendamping Bobby di Pilgub Sumut 2024

Lalu, pelantikan kepala daerah gelombang ketiga dapat dilakukan bagi daerah yang penyelenggaraan pilkada berlangsung berlarut-larut. Kondisi ini dimungkinkan jika daerah mengalami sengketa pemilu yang berkepanjangan.

Namun, ia tak merinci kapan pelantikan gelombang ketiga kepala daerah tersebut.

"Itu ada yang seperti di Yalimo satu tahun tiga bulan Pilkadanya, dimulai dari nol lagi, dimulai dari pendaftaran ulang, bayangin enggak? Di Kalsel juga cukup lama, enam bulan kalau nggak salah. Ini gelombang ketiganya Itu kira-kira skenario," ujar Tito.

Namun, Tito mengatakan hal ini baru usulan pribadi yang akan disampaikan ke Komisi II DPR.

Sebelumnya, KPU sempat mengatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 harus digelar pada 1 Januari 2025. Lalu, KPU juga menambahkan pelantikan bisa digelar pada 2 April 2027.

Namun, KPU menunggu peraturan presiden (perpres) soal jadwal pelantikan kepala daerah.