Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang Martono pada hari ini, Rabu (31/7).

Martono akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Lihat Juga : Wali Kota Semarang Surati KPK Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK juga, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi P. Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.

Sementara itu, bertempat di Akademi Kepolisian Semarang, tim penyidik KPK memanggil sembilan saksi untuk diperiksa. Mereka atas nama:

AWCU (PNS/Kasubbid Penetapan pada Bidang Pelayanan dan Penetapan Bapenda Kota Semarang).
ESR (PNS/Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Sisdukcapil Kota Semarang).
MZ (PNS/Inspektur Pembantu III Kota Semarang).
RP (PNS/Kabag Rumah Tangga Setda Kota Semarang).
EY (Pegawai Negeri Sipil).
K (Wiraswasta).
M (Pegawai Negeri Sipil).
R alias Gendhon (Swasta/Penanggungjawab CV Merapi Berdikari).
SWY (Direktur CV Dua Putra/Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang).

Lihat Juga : Calon Pimpinan KPK Jalani Tes Tulis di Pusdiklat Setneg

Sebelumnya, pada Selasa (30/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Namun, Ita berhalangan hadir karena ada agenda rapat paripurna bersama DPRD Kota Semarang. Ita meminta penjadwalan ulang pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Sementara Alwin Basri memenuhi panggilan. Ia mengaku sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.

"Pokoknya mengikuti hukum, sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum, kita patuh pada hukum," ujar Alwin di Kantor KPK.

"Nggih," kata dia saat dikonfirmasi mengenai SPDP.

Lihat Juga : Sopir Jaklingko Buka Kemungkinan Lapor KPK soal Polemik Transjakarta

Lembaga antirasuah saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17-25 Juli 2024 untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. Mulai dari dokumen APBD 2023-2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah dan euro.

Sejauh ini empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan sumber CNNIndonesia.comyang mengetahui penanganan kasus ini, mereka ialah Ita, Alwin Basri, serta dua orang pihak swasta berinisial M dan RUD. Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.