DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur memprediksi akan ada tiga pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jatim 2024. Hal itu terjadi bila pilkada berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas.

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono alias Kanang, dinamika politik di Jatim masih sangat dinamis. Hal ini, kata dia, juga dipengaruhi oleh putusan MK No 60 tahun 2024.

Lihat Juga : PAN Berikan Rekomendasi kepada 23 Bacakada di Jatim, Ada Kader PDIP

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, PDIP Jatim tengah sibuk menggodok sejumlah nama untuk dicalonkan di Pilgub Jatim. Sementara pendaftarannya mulai dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

Kanang mengatakan partainya sudah ambil ancang-ancang andai peluang PDIP untuk mengusung calon sendiri, tanpa koalisi, masih terbuka.

Pasalnya, DPR RI telah membatalkan rapat paripurna pembahasan atau pengesahan RUU Pilkada.

Lihat Juga : Gerilya KIM Plus di Jawa Terancam Putusan MK, PDIP Bisa Usung Sendiri

Apabila RUU Pilkada itu batal disahkan, maka kata Kanang, bukan hanya PDIP, tapi partai-partai pemilik suara dan kursi lainnya akan berpeluang mengusung calon sendiri.

"Ketika undang-undang dimungkinkan, PDIP bisa berangkat sendiri, maka komunikasi aktif dengan berbagai kelompok, berbagai komunitas di Jatim sudah kita jalin, termasuk dengan NU, Muhammadiyah kita mulai," tuturnya.

Tapi sebaliknya, jika Baleg DPR RI tetap ngeyel mengesahkan RUU Pilkada dan menganulir putusan MK, ia menilai sikap itu merupakan hal lucu.

"Saya melihat dinamika, dinamika dari perjalanan MK. Yang terjadi, hal yang lucu kalau MK ini dipatahkan, sedangkan yang lalu [soal batas usia pencalonan saat Pilpres] tidak ada MK yang mematahkan," ungkapnya.

Lihat Juga : Risma soal Potensi Maju di Pilkada Jatim: Itu Kewenangan Bu Mega

Kanang mengklaim, PDIP akan mematuhi konstitusi atau putusan MK, terlepas apapun hasil dari pembahasan RUU Pilkada yang hari ini masih tertunda.

"Kita loyal kepada keputusan konstitusi yang jelas. Itu sudah garis apakah itu UU sedang digodok, tentu saja PDIP tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah diputus," pungkasnya.