KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun– Regulasi tentang kampanye pemilu mesti direvisi. Ini menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan berbagai pembatasan-pembatasan.

‘’Saat ini, hasil revisi peraturan KPU (PKPU) atau aturan turunan atas putusan MK belum kami terima. Prinsipnya, kami hormati apa pun keputusan MK dan KPU RI,’’ kata Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana kemarin (30/8).

Wisnu menyatakan, putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 itu bakal merombak PKPU 15/2023 tentang kampanye pemilu. Saat ini, KPU RI tengah menyusun draf PKPU terbaru. Pun, juga perlu didiskusikan dan dikonsultasikan dengan lembaga terkait serta Komisi II DPR RI.

‘’Nah, pelaksanaan di lapangan oleh KPU kota/kabupaten lebih mengatur dalam penjadwalan dan sebagainya. Bagaimana keputusan PKPU ada di KPU RI nanti,’’ ungkapnya.

Baca Juga: Koneksikan Pusat Delapan Kawasan Ekonomi, Pemkab Wacanakan Face Off Pedestrian Dua Kawasan

Menurutnya, putusan MK bukan berarti kampanye dapat bebas dilakukan di lembaga pendidikan, tempat ibadah maupun fasilitas pemerintah. Melainkan kampanye dapat digelar sepanjang kegiatan mendapat izin dari penanggung jawab tempat yang dimaksud. Pun, peserta pemilu yang hadir dilarang menggunakan atribut kampanye.

‘’Kegiatan kampanye bisa pemaparan visi-misi, debat, diskusi maupun dialog. Selama ada aturan serta berjalan sesuai peraturan, lembaga pendidikan menjadi ruang positif yang tepat untuk mengkaji politik secara akademis,’’ terang Wisnu.

Dia meyakini KPU RI tidak akan gegabah dalam menyusun rancangan revisi PKPU. Selain itu, keputusan tidak akan lepas pada aturan yang adil dan demokratis. Sehingga, output yang dihasilkan bermuara pada demokrasi yang baik dan berkualitas.

Baca Juga: Tabrak Pelajar di Magetan, Dump Truck Ketahuan Bawa Ribuan Liter BBM Ilegal

 ‘’PKPU ini kan produk yang harus disepakati bersama. Seandainya berjalan pada rules-nya, akademisi hingga mahasiswa dapat menyampaikan kritik, sanggah dan memberikan masukan secara langsung. Ini ruang dan kesempatan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas,’’ kata Wisnu.

Sementara, lanjut Wisnu, putusan MK mengenai kampanye hanya  diimplementasikan di perguruan tinggi, bukan di sekolah. Pasalnya, belum semua sasaran atau pelajar dalam satuan pendidikan SMA/SMK berusia 17 tahun. Pun, ada regulasi yang mengatur proses kampanye tidak menyertakan orang yang belum memiliki hak pilih. ‘’Maka dari itu aturan perlu disempurnakan lagi oleh KPU RI,’’ jelasnya.

Sampai saat ini, pihaknya belum menerima informasi secara eksplisit  kapan PKPU hasil revisi bakal disahkan. Namun, Wisnu berharap peraturan tersebut segera terbit mengingat masa kampanye bakal dimulai pada 28 November.

‘’Sembari menunggu regulasi, kami akan mulai sosialisasi, audiensi dan komunikasi dengan sejumlah stakeholder. Khususnya lembaga pendidikan. Sehingga, ketika regulasi resmi disahkan, kami sudah siap,’’ pungkasnya. (ggi/her)