Oleh: Geza Bayu Santoso *)

MENUJUPemilu 2024, kita makin sadar bahwa memanfaatkan politik identitas adalah langkah yang banal. Merobek marwah konstitusi untuk kepentingan golongan adalah cara yang haram. Dan, yang paling menyenangkan adalah fakta bahwa polarisasi nampak jauh lebih terkendali.

Kita berhasil belajar dari sejarah. Bahwa kesadaran politik anak muda mulai hidup. Mereka makin selektif dalam melihat politik. Apatisme politik memang ada, tapi cahaya kepedulian itu nampak muncul.

Pemilihan umum tahun depan adalah momen penentu. Sebab, bonus demografi yang kita teriakkan sebagai modal utama produktivitas negara akan mulai berjalan hingga nanti 100 tahun Indonesia merdeka.

Selain mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memastikan rasa aman untuk masyarakat, kita mesti membuka peluang sebesar mungkin agar manusia Indonesia siap bersaing dengan negara lain. Kita bisa memulai dengan menjamin kesehatan lalu memberikan kesempatan agar kompetensi para calon pemimpin bangsa siap menjadi warga Indonesia dan dunia.

Revolusi mental yang pernah diperkenalkan Presiden Jokowi sebagai upaya untuk mengajak masyarakat agar merubah sikap dan perilaku perlu digaungkan kembali. Salah satu residu kolonialisme yang masih ada dalam darah manusia Indonesia adalah “mental terjajah”.

Kita mesti bangkit dari mental medioker dan merasa inferior saat melihat dunia. Mustahil bisa mewujudkan Indonesia emas jika mental anak muda Indonesia masih terpenjara karena aksesnya terbatas. Apalagi dibatasi oleh negaranya sendiri.

Fakta bahwa Indonesia sedang dilanda tsunami pragmatisme adalah nyata. Kita menonton kegagalan regenerasi partai politik. Dua hari jadi anggota parpol, lusa dilantik jadi ketua umum. Mari kita tertawa untuk dongeng satu ini, haaaa.

Partai politik tak lagi memperjuangkan nilai. Ideologi dijual demi kepentingan yang tidak masuk akal. Namun, bagaimanapun itu, demokrasi mesti dibangun dengan gagasan dan ide. Bukan popularitas dangkal lewat media sosial yang terbukti melahirkan pemimpin oportunis.

Akankah Indonesia menyusul fenomena modern berjudul matinya demokrasi. Jika benar terjadi, sungguh 2045 yang digadang-gadang sebagai Indonesia emas hanyalah bualan semata guna menutupi kecemasan anak muda.

Melihat krisis yang marak terjadi, baik itu lingkungan maupun keadilan, saya hanya bisa berdoa semoga tsunami demografi tak jadi nyata. Pemilu 2024 adalah momen untuk bertanya, mau dibawa kemana bangsa 270 juta jiwa ini? Tabik! (*)

*) Penulis merupakan Pengurus Cabang IPNU Kabupaten Madiun