Kabinet perang Israel semakin gaduh setelah para menterinya cekcok dan saling tuduh membahayakan keamanan negara di tengah agresi ke Jalur Gaza Palestina.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuduh anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengancam keamanan negara karena telah menerima Presiden Palestina Mahmoud Abbas di rumahnya sekitar 2021 dan 2022 lalu.

Lihat Juga : Bos Intel Israel Mundur Imbas Kecolongan Serangan Hamas 7 Oktober

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Gantz juga sempat menyinggung bahwa terdapat seorang pejabat politik Israel yang menyatakan bahwa tindakannya dapat membahayakan keamanan negara. Ia mengatakan kepada media Israel bahwa "menteri yang merusak keamanan nasional tidak boleh duduk di kabinet".

Gantz lantas menegaskan bahwa Israel sebaiknya fokus kepada kerjasama kemitraan bukan pada 'memihak pada suatu kelompok tertentu,' seperti dikutip dari Times of Israel.

Cekcok menteri di kabinet perang Israel ini juga terjadi kala Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terlibat ketegangan baru dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Dalam suatu rapat, Netanyahu menuduh Gallant telah membocorkan rahasia soal rapat tertutup kabinet perang.

Media Israel Khan 11melaporkan Netanyahu melayangkan tuduhan kepada Gallant di depan para menteri dan pejabat lain dalam rapat bersama kabinet perang Israel baru-baru ini. Meski begitu, media lokal tersebut tidak menyebutkan kapan detail rapat itu berlangsung.

"Setiap kali saya duduk dalam pertemuan kecil dengan menteri pertahanan, pimpinan Mossad, dan pimpinan Shin Bet - semuanya bocor. Saya tahu bahwa itu bukan pimpinan Mossad dan bukan pimpinan Shin Bet, jadi siapa orangnya?" kata Netanyahu dalam sebuah rapat.

Lihat Juga : Sistem Radar di Situs Nuklir Iran Disebut Hancur Kena Drone Israel

Namun, Gallant dan pejabat keamanan dilaporkan tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Sedangkan beberapa menteri hingga pemimpin lembaga pertahanan Israel lainnya hadir.

Berbagai tuduhan yang terjadi kian memperkeruh suasana di pemerintahan Israel. Ini membuat Tel Aviv kerap disebut mengalami dilema dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap konflik yang tengah terjadi.