Ketika ancaman gempadan tsunami masih hadir di sekitar Nusa Tenggara termasuk imbas Sesar Naik Flores(Flores Back Arc Thrust), gedung shelter tsunami di lokasi itu dalam kondisi miris.

Para ahli menyebut wilayah Nusa Tenggara rawan gempa salah satunya karena struktur tektonik sesar naik belakang busur kepulauan yang bisa memicu tsunami yang populer disebut Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrust).

Struktur back arc thrust sendiri terbentuk akibat tunjaman balik lempeng Eurasia terhadap lempeng Samudra Indo-Australia. Fenomena tumbukan busur benua (arc-continent collision) diduga sebagai pengendali mekanisme deformasi sesar naik ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yakni, gempa Magnitudo 3,5 pada 18 Juni. Pusat gempa ada di laut 8 km barat laut Lombok Utara dengan kedalaman 14 Km. Gempa ini dirasakan dengan skala MMI II di Lombok Utara.

Selain itu, ada gempa M 5,5 pada 14 Mei, dengan sumber di laut dengan kedalaman 10 km sekitar 15 km barat daya Lombok Utara.

Salah satu gempa siginifikan yang bersumber di lautan di wilayah ini pernah terjadi pada 5 Agustus 2018. Saat itu, gempa dengan M 7,0 mengguncang Lombok, Bali, dan Sumbawa.

Pusat gempa ada di arah barat laut Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 15 km. Gempa yang berpotensi tsunami ini terjadi akibat aktivitas Flores Back Arc Thrust.

Lebih aktif dari megathrust

Amien Widodo, Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menyebut Flores Back Arc Thrust memanjang di dalam laut dari utara Pulau Flores hingga Laut Utara Lombok.

Ia memprediksi posisi patahan naik Flores itu tidak hanya berada di satu tempat, tapi juga di beberapa tempat yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula.

"Oleh karena itu, gempa susulannya terjadi berulang-ulang," ucap Amien, yang juga menjabat Kepala Laboratorium Geofisika Teknik dan Lingkungan, Departemen Teknik Geofisika ITS, itu, dikutip dari situs ITS.

Geolog di Departemen Teknik Geofisika ITS Awang Harun Satyna mengungkap sesar ini lebih aktif untuk menghasilkan gempa-gempa di sebelah utara Bali sampai Flores dibandingkan megathrust di sisi selatan.

Sepanjang Bali dan Nusa Tenggara, menurut Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017, punya tiga segmen megathrust. Yakni, Megathrust Java segmen Bali (Magnitodo maksimal 9,0), NTB (8,9), dan NTT (8,7).

Awang menjelaskan tekanan sesar naik Flores terhadap Bali dan Nusa Tenggara sangat kuat, sehingga memicu banyak gempat kuat.

Sementara, katanya, "Tekanan subduksi lempeng Indo-Australia yang menukik lebih lemah, sehingga gempa kuat di zona megathrust sangat jarang bahkan tidak ada."

Kondisi shelter

Masalahnya, ancaman tsunami dari arah utara Nusa Tenggara ini tak mendapat sokongan shelter tsunami yang layak.

Sempat digunakan buat berlindung warga dari ancaman tsunami 2018, gedung tempat evakuasi sementara (TES) atau Shelter Tsunami yang berada dekat dengan kawasan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, kondisinya memprihatinkan.

Bangunan bertingkat tiga itu masih menyisakan bekas keganasan gempa 2018. Beberapa pilar gedung yang menjulang tinggi terlihat retak dan menampilkan jeroannya, begitu pula dengan dindingnya.

Ramp atau jalur pengganti anak tangga tampak menggantung dan rentan roboh. Tak sedikit bongkahan dinding bata yang berserakan.

"Ngeri kita lihat bangunannya, Pak, apalagi di sini banyak anak bermain," aku Sri Wahyuni, perempuan paruh baya asal Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang juga pernah berlindung dari tsunami 2018 di lokasi ini, dikutip dari Antara.

Dia berharap Pemerintah bisa segera mengambil langkah konkret untuk mengurus gedung Shelter Tsunami yang sudah lama terbengkalai.

"Kalau orang datang mengecek, itu sudah berapa kali kami lihat, tapi belum ada perubahan," ungkap Sri.

Proyek pembangunan gedung TES atau Shelter Tsunami di Kabupaten Lombok Utara dibangun pada tahun 2014 di bawah kendali Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) buat desain teknisnya.

Shelter Tsunami ini jadi salah satu dari 12 proyek pembangunan skala nasional yang berlangsung pada periode 2014–2015.

Selain dirancang untuk menampung sementara warga pada saat muncul peringatan bencana tsunami, gedung ini juga dapat dimanfaatkan warga sebagai balai pertemuan dan tempat ibadah atau menara pandang.

Kala itu, Pemerintah menyiapkan dana APBN senilai Rp20,9 miliar. Proyek ini dikerjakan PT Waskita Karya dengan anggaran Rp19 miliar. Sesuai kontrak kerja, proyek dimulai 21 Juli 2014 dalam waktu pelaksanaan 164 hari kalender kerja.

Konsultan perencana gedung yang dapat menampung 3.000 orang tersebut adalah PT Qorina Konsultan Indonesia, dengan konsultan pengawas dari CV Adi Cipta.

Peletakan batu pertama dari pelaksanaan proyek ini digelar bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, saat itu Najmul Akhyar menjabat sebagai bupatinya.

Gedung terbangun dengan struktur beton bertulang dan dinding bata merah. Proyek dikerjakan di atas lahan dengan luas sekitar 1 hektare dengan tinggi bangunan mencapai 25 meter.

Proyek pembangunan gedung itu dilengkapi dapur umum dengan kelengkapan MCK (mandi, cuci, kakus), serta plang jalur evakuasi yang terpasang di area gedung hingga di setiap sudut jalan sekitar kawasan Pelabuhan Bangsal.

Sebagai pelengkap sarana evakuasi sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB pada 2015 turut menyisihkan anggaran daerah untuk penambahan ruangan pada setiap lantai dan pemasangan keramik pada lantai atap, serta pagar bertembok yang mengitari area gedung.

3 Maret 2017, usai masa pemeliharaan selesai, Shelter Tsunami yang masuk dalam barang milik negara (BMN) ini dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara atas persetujuan Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Sekretaris Negara RI.

Persetujuan Presiden RI ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI dengan membuat naskah hibah BMN dan berita acara serah terima Shelter Tsunami kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada 16 Juni 2017.

Dalam Surat Nomor 311/BA/DC/2017, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI Ir. Sri Hartoyo sebagai pihak pertama bersama Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menandatangani naskah hibah dan berita acara serah terima Shelter Tsunami tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai pihak kedua sepakat melaksanakan kewajiban mencatat BMN Shelter Tsunami sebagai aset barang milik daerah (BMD) dan melakukan pemeliharaan serta pengoperasian termasuk perawatan dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Infografis - Gempa bumi terbesar sejak 2010. (Foto: CNNIndonesia/ Agder Maulana)

Pascagempa 2018, gedung Shelter Tsunami mengalami kerusakan yang cukup parah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Djohan Sjamsu selaku bupati mengajukan permohonan bantuan optimalisasi dan fungsionalisasi Shelter Tsunami kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR pada 14 Juni 2021.

Kasus hukum

Sebelum terjadi gempa tahun 2018, Polda NTB tercatat pernah melakukan penyelidikan terhadap proyek pembangunan Shelter Tsunami di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2015.

Kepolisian kala itu menggandeng ahli konstruksi dari ITS Surabaya untuk mengecek struktur bangunan. Dari hasil gelar perkara pada 2016, Polda NTB menyatakan tidak melanjutkan proses hukum dari dugaan kekurangan volume pekerjaan yang muncul dalam pekerjaan proyek tersebut.

Pada 8 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan proyek pembangunan Shelter Tsunami di Kabupaten Lombok Utara masuk penyidikan sejak dimulainya penanganan pada 2023.

Dalam penyidikannya, KPK mengungkapkan bahwa sudah ada penetapan dua tersangka. Meski belum menyebut identitas lengkap keduanya, KPK memberikan kisi-kisi bahwa tersangka merupakan penyelenggara negara dan pelaksana proyek dari kalangan BUMN.

Kerugian keuangan negara yang muncul dari penyidikan ini mencapai Rp19 miliar berdasarkan hasil penghitungan lembaga auditor.

Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan melihat secara langsung kondisi Shelter Tsunami di Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara M. Zaldi Rahardian menyatakan pemkab setempat saat ini masih menunggu hasil penyidikan KPK, apakah nantinya gedung mesti direhab atau dirobohkan.

Terlepas dari pun hasil penyidikan KPK, keberadaan gedung Shelter Tsunami ini tetap penting di daerah rawan ancaman gempa dan tsunami seperti di Lombok Utara.

[Gambas:Video CNN]