Istana Kepresidenan merespons kekhawatiran sejumlah pihak soal skenario Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada guna menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyanggah soal itu, seraya mengatakan sejauh ini juga belum ada Perppu yang dimaksud.

Lihat Juga : Pakar Sorot Revisi UU Pilkada Dadakan, Sebut Akal-akalan Politik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya rasa bolanya dan hal-hal teknisnya lebih banyak bisa ditanyakan ke DPR," kata dia.

Sementara sikap pemerintah menurutnya saat ini adalah menghormati keputusan MK terkait ambang batas pencalonan Pilkada dan batas usia kandidat di Pilkada 2024 yang diketok pada Selasa (20/8) kemarin.

Di sisi lain, ia juga memastikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) terdahulu terkait syarat usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub tidak terhitung sejak penetapan cagub-cawagub sebagai pasangan calon oleh KPU, melainkan sejak pelantikan.

"Pemerintah dalam hal ini menghormati semuanya, menghormati putusan MA, menghormati keputusan MK, dan menghormati kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Kita lihat aja nanti hasilnya," ujarnya.

Lihat Juga : Anies: Demokrasi Indonesia Kini Berada di Persimpangan yang Krusial