Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri ESDM untuk mengatur kebijakan itu.

Peraturan itu berubah. Sebelumnya aturan pembatasan pertalite dan BBM subsidi direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka peluang Permen pembatasan BBM subsidi itu berlaku mulai 1 Oktober 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, BBM subsidi harus tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut minum pertalite.

Ia menegaskan pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

"Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?" ucap Bahlil.

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.

"Nanti dibahas," katanya singkat.

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi mengatakan wacana pembatasan pembelian pertalite muncul demi mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta. Selain itu juga demi efisiensi APBN.

"Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," Jokowi ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8)..

Namun demikian, sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait rencana itu.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," katanya.

[Gambas:Video CNN]