Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Presiden TerpilihPrabowo Subianto akan menarikutangsebesar Rp775 triliun pada 2025.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Riko Amir mengatakan pembiayaan itu utamanya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Penerbitan SBN itu sebesar Rp642,5 triliun dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp133 triliun," kata Riko dalam media gathering di Serang, Banten, Kamis (26/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riko mengatakan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri biasanya memang naik di akhir tahun dalam periode lima tahun.

"Fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu alasannya adalah karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024," ujarnya.

"Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima," sambungnya.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pengelolaan pembiayaan utang disebut untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengutamakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.

Pemerintah berdalih penarikan utang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya yang minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

"Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," bunyi Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

[Gambas:Video CNN]