Rapat Paripurna DPRkedelapan Masa Sidang I 2024-2025 sekaligus menjadi yang terakhir di periode DPR 2019-2024, memutuskan dua RUU akan dilanjut pembahasannya di periode baru yakni 2024-2029 atau carry over.

Dua RUU yang dimaksud yakni RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstisusi (MK).

"Kami menanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagai RUU operan Komisi III DPR yang pembahasan selanjutnya adalah diagendakan pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan pada paripurna masa keanggotaan DPR periode 2024-2029 dapat disetujui? " ucap Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setuju," jawab kompak peserta Paripurna yang hadir.

Lihat Juga : ANALISISAnggota DPR Berganti, Seperti Apa Tabiat Parlemen Era Prabowo?

RUU yang carry overatau operan adalah RUU yang tidak bisa diselesaikan atau disahkan dalam satu periode jabatan DPR. Artinya, RUU yang menjadi operan akan dilanjut oleh periode berikutnya.

Sementara, RUU MK saat ini tinggal disahkan di tingkat dua atau disahkan menjadi UU. Sebab, RUU tersebut sebelumnya telah disetujui di tingkat satu Komisi III DPR.

"Sebagai RUU operan Komisi III DPR, yang pembahasan selanjutnya diagendakan pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada Rapur masa keanggotaan DPR periode 2024-2029," kata Puan.

Sedangkan RUU PPRT diputuskan dalam Paripurna hari ini untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR periode 2024-2029. RUU tersebut saat ini masuk dalam daftar Prolegnas, namun DPR tak kunjung melanjutkan pembahasannya.

"Melalui rapat paripurna ini kami meminta persetujuan atas usulan baleg atas RUU tentang PPRT, masuk dalam daftar Prioritas Program Legislasi atau Prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029, apakah dapat disetujui?" Kata Puan.

"Setuju," ujar peserta rapat.