Interupsi anggota Fraksi PDIPDPR RI Arteria Dahlan diabaikan dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) yang membahas revisi UU Pilkada.

Momen itu terjadi di akhir rapat. Pimpinan rapat Achmad Baidowi alias Awiek mengesahkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Pilkada.

Lihat Juga : MK Ubah Syarat Pencalonan, DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Malam Ini

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito menyampaikan pemerintah setuju dengan pembentukan panja RUU Pilkada. Lalu Awiek segera menutup rapat.

"Maka rapat diakhiri dan ditutup," ujar Awiek.

"Ketua," ujar Arteria menginterupsi.

Lihat Juga : Baleg DPR Pastikan Revisi UU Pilkada Takkan Melenceng dari Putusan MK

"Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Awiek.

"Pak ketua, pak ketua! Mau... bukan Pak Ketua, kita mau menyampaikan dulu, Pak Ketua," ujar Arteria.

Interupsi itu tak dihiraukan. Rapat tetap ditutup dan PDIP tak diberi kesempatan memberi interupsi.

DPR akan mengebut pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada malam ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan soal syarat pencalonan kepala daerah di UU Pilkada. Putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Lihat Juga : PDIP Dengar Kabar DPR Mau Revisi UU Pilkada, Putusan MK Dibuat Sia-sia

Pada aturan sebelumnya, partai atau gabungan partai harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah nasional. Saat ini, ambang batas menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing daerah. Ambang batas berkisar di rentang 6,5 persen hingga 10 persen.