Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ariyang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) imbas kasus asusila hingga perpanjangan kepengurusan DPP PDIP hingga 2025 mewarnai kabar nasional sepekan.

Tak hanya itu, dokter Budi Santoso yang dicopot dari jabatannya dari Dekan FK Airlangga (Unair) Surabaya tidak lama setelah dia menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia juga menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir ini.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mendapatkan perhatian luas dari publik usai dijatuhkan sanksi pemecatan oleh DKPP lantaran melanggar etik terkait tindak asusila.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DKPP mengatakan Hasyim semat memaksa CAT melakukan hubungan badan di kamar hotel tempat Hasyim menginap di Belanda pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan.

Usai putusan, Hasyim mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada DKPP karena keputusannya telah membebaskan dia dari tugas-tugas berat penyelenggaraan pemilu.

Lihat Juga : Megawati Singgung Kasus KPU di Depan Kader: Gile Enggak? Sedih Saya

Dekan FK Unair dipecat

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Budi Santoso dicopot dari jabatannya tidak lama setelah dia menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Pemberhentian ini telah dikonfirmasi oleh Budi Santoso. Sebelum dipecat, Budi pada Kamis (27/6) lalu menyampaikan pendapatnya soal rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Budi tegas menolak rencana pemerintah itu. Menurut dia, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter berkualitas yang tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Budi sempat dipanggil Rektor Unair pada Senin (1/7) lalu untuk dimintai keterangan. Dia pun menduga alasan pemberhentiannya karena sikapnya yang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing. Budi mengaku tak bisa berbuat banyak dan menerima keputusan Unair.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Martha Kurnia, hanya mengatakan keputusan itu merupakan kebijakan internal.

Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Budi Santoso atas semua pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

"Alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair," kata Martha dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Lihat Juga : Rektor Unair Buka Suara soal Pemecatan Dekan FK: Enggak Tahu SK-nya

Pihak Kemenkes melalui Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril telah membantah kementeriannya berkaitan dengan pemberhentian Budi Santoso.

Pemecatan ini pun mengundang respons dari sejumlah pihak, tak terkecuali para civitas academica Unair. Ratusan civitas academica FK Unair menggelar aksi solidaritas menyikapi pemecatan Budi Santoso di hari yang sama.

Aksi itu dihadiri oleh para guru besar, sejawat dokter, pengajar, alumni, hingga mahasiswa aktif FK Unair. Mantan Rektor Unair 2001-2006 dr Puruhito turut hadir dalam aksi tersebut.

"Di sini saya berdiri sebagai warga FK Unair, selain juga sebagai mantan rektor. Saya hari ini sangat berduka cita mendengar apa yang telah diputuskan Rektor Unair terhadap dekan kita Profesor Bus (Budi Santoso)," kata Puruhito saat orasi.

Bahkan, Guru besar hingga dosen di FK Unair mengancam akan mogok belajar dan mengajar di kampus buntut pencopotan Budi.

Profesor bedah saraf Unair dr Abdul Hafid Bajamal mengatakan keputusan Rektor Unair M. Nasih yang mencopot Budi Santoso sebagai dekan FK Unair ini tidak berdasar. Sebab, Budi Santoso tak sedang sakit atau tersangkut kasus hukum, hingga membuatnya bisa diberhentikan

Festival kuliner non-halal sempat disetop

Kemudian terdapat kabar festival Kuliner Non-Halal di Solo disetop setelah diprotes salah satu organisasi masyarakat (ormas) Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).

Sedianya, acara bertajuk Festival Kuliner Pecinan Nusantara itu digelar di Solo Paragon Mal, 3 - 7 Juli 2024. Namun ada keberatan dari DSKS yang disampaikan secara tertulis melalui Pemerintah Kota (Pemkot) dan Polresta Surakarta.

Pantauan CNNIndonesia.com, baliho bertuliskan 'Festival Kuliner Pecinan Nusantara, Kuliner Non-Halal Legend, Viral, dan Hits' di depan Solo Paragon Mal sudah diturunkan. Namun stan-stan kuliner di atrium mal tersebut ditutup kain berwarna hitam.

Salah satu penjaga stan yang enggan disebut namanya mengatakan lapaknya sempat dibuka selama beberapa jam. Ia bahkan sempat melayani beberapa pembeli. Namun sekitar pukul 12.00 WIB penyelenggara tiba-tiba meminta semua stan untuk menghentikan aktivitasnya.

Humas DSKS, Endro Sudarsono mengklaim festival kuliner tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ia membandingkan festival kuliner non-halal serupa yang digelar di daerah lain. Meski menyajikan kuliner non-halal, festival tersebut tidak terlalu terbuka mempublikasikan kegiatannya.

"Warga masyarakat resah karena terlalu vulgar," kata dia usai menyerahkan surat di kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Solo, Rabu (3/7).

Akan tetapi, festival tersebut kembali dibuka usai sempat ditutup sementara pada Kamis (4/7).

Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall Veronica Lahji di Solo, Jawa Tengah, Kamis (4/7) mengatakan festival tersebut sudah kembali dibuka.

Meski demikian, untuk menjaga situasi agar lebih kondusif di sekeliling stan makanan yang berjumlah 34 stan tersebut dipasang kain hitam. Selain itu, juga ada pengaturan di pintu masuk.

"Sudah ditutup kain hitam dan pintu masuk juga diatur," katanya.

Lihat Juga : Festival Kuliner Non-Halal di Solo Kembali Dibuka

Pengurus DPP PDIP diperpanjang

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin prosesi sumpah perpanjangan masa jabatan periode kepengurusan partainya hingga tahun 2025.

Perpanjangan dilakukan menyusul periode kepengurusan DPP PDIP yang akan habis September 2024. Rencananya, Kongres untuk memilih Ketua Umum sekaligus kepengurusan baru akan dilakukan pada April 2025.

Hasto Kristiyanto tetap melanjutkan posisinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP dalam periode perpanjangan ini.

Sejumlah nama baru masuk dalam struktur baru kepengurusan tersebut. Beberapa di antaranya seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ronny Talapessy, Rano Karno, Deddy Yevry Sitorus, hingga Adian Napitupulu.

Dalam struktur periode kepengurusan tambahan tersebut, Ganjar menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Lalu, Ahok menjabat sebagai Ketua Bidang Perekonomian.

Lalu ada Ronny Talapessy menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Deddy Yevry Sitorus sebagai Ketua Bappilu Eksekutif, dan Adian sebagai Wasekjen Bidang Komunikasi.

Lihat Juga : Megawati Perdana Sebut Nama Jokowi Sejak Isu Seteru Pilpres 2024

CCTV kasus Afif di Sumbar hilang

Kasus tewasnya siswa SMP Afif Maulana (13) yang diduga dianiaya anggota Sabhara Polda Sumatera Barat (Sumbar) masih menjadi misteri hingga saat ini.

Afif ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang patroli pencegahan tawuran. Selain itu, LBH menyebut ada remaja lainnya yang juga mendapatkan siksaan dan mengalami luka-luka.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menyebut kamera CCTV di Polsek Kuranji ada dan dalam keadaan tidak rusak. Namun, rekamannya sudah terhapus.

"CCTV tidak rusak, tidak rusak, ada tetapi daya tampungnya untuk menyimpan hanya 11 hari," kata Suharyono dalam konferensi pers yang digelar Minggu (30/6).

Kata dia, berdasarkan keterangan para ahli CCTV di Polsek Kuranji hanya punya ruang penyimpanan 1 terabyte (TB) atau hanya mampu menyimpan rekaman selama 11 hari.

Sementara, rekaman CCTV di Polsek Kuranji baru dibuka atau dicek oleh ahli pada 23 Juni atau sudah lebih 15 hari setelah kejadian.

"Andai kata dibuka itu sebelum hari kesebelas atau tepat hari kesebelas masih tersimpan, tetapi daya kemampuan menyimpan hanya sampai hari kesebelas, sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu, sehingga saat dibuka oleh ahli yang terekam itu ya sudah bertumpuk dengan kejadian setelah itu," tuturnya.

Polda Sumbar juga telah membantah kabar yang menyebut pihaknya menghentikan pengusutan kasus kematian Afif. Kepolisian juga memastikan proses penyelidikan terus berlanjut.

"Kami dari Polda Sumbar akan meluruskan informasi berita, isu-isu berkembang bahwa Polda Sumbar sudah menghentikan kasus penemuan mayat (Afif Maulana) di Jembatan Kuranji. Jadi sampai saat ini, sesuai apa yang disampaikan Bapak Kapolda saat konferensi pers bahwa jelas Polda Sumbar sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki," kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Selasa (2/7) sore.

Imbas kasus ini, Kapolda Sumbar Suharyono selaku Kapolda Sumbar diadukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait dugaan pelanggaran etik.

Lihat Juga : KPAI Ungkap Hasil Penyelidikan Afif: Diduga karena Penyiksaan Polisi

PKB usung Bobby Nasution

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengeluarkan surat rekomendasi kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk jadi calon gubernur di di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Surat diserahkan langsung oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada Bobby di DPP PKB, Jakarta, Kamis (4/7).

"Siang hari ini hadir bersama kita calon Gubernur Sumut, SK memang belum lengkap, dalam SK itu memberikan keputusan Mas Bobby, sebagai cagub Sumut, tapi wakilnya belum, akan diputuskan bersama partai koalisi yang akan usung Mas Bobby," kata Jazilul.

Dengan dukungan PKB ini, jalan Bobby untuk maju di Pilkada Sumut semakin terbuka lebar. Menantu Presiden Jokowi ini sebelumnya telah mengantongi dukungan dari Golkar, Gerindra, NasDem, Hanura, dan PAN.

Lihat Juga : Bobby soal Isu Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Sumut: Peran Ortu Mendoakan