Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais menyatakan organisasinya belum memutuskan sikap resmi soal izin tambang dari pemerintah, namun ada kecenderungan Muhammadiyah akan menerima izin tambang tersebut.

Ia mengatakan kecenderungan Muhammadiyah akan menerimaizin tambangini terlihat ketika digelarnya rapat PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

"Saya hadir di rapatnya, setahu saya kok belum diputuskan, palu belum di ketok 'diterima, tok tok' gitu. Tapi ada kecenderungan setidaknya, kecenderungan menerima," kata Dahlan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, ia menuturkan masih ada sikap berbeda-beda di internal pengurus Muhammadiyah soal izin tambang untuk ormas ini.

"Kan macam-macam orang menyikapi. Ada yang setuju. Ada yang tak setuju disampaikan. Kan ada beberapa yang diam," ucap dia.

Karena itu, Dahlan mengatakan Muhammadiyah akan menggelar rapat pleno PP Muhammadiyah yang diperluas dengan dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia di Universitas Aisyiah akhir pekan ini. Ia menilai kemungkinan ada sinyal keputusan resmi di forum tersebut.

"Barang kali disitu sinyalnya," ucap Dahlan sambil tertawa kecil.

Pemerintah memberikan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kesempatan dapat izin tambang batubara.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).