keluaran hk 2016 sampai 2023,angka tidak gabung sdy,keluaran hk 2016 sampai 2023

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) mencatat, inflasi wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) masih terjaga, akan tetapi ada beberapa persoalan harus dibereskan. Salah satunya masalah biaya distribusi yang mahal.

Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulampua Tahun 2024, dikutip dari siaran pers, Jumat (27/9/2024).

Destry menjelaskan, sebagian daerah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar. Kondisi tersebut mempengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua.

Pilihan Redaksi Inflasi Rendah & Rupiah Perkasa, BI Rate Diramal Turun Jadi 4,75% BI Rate-FFR Turun, Kapan Transmisi ke Suku Bunga Kredit & Deposito? Waspada Badai AS dan China, Rupiah Rawan Melemah! Aksi BlackRock Bikin BBRI Masih Perkasa di Sesi I Hari Ini

Selain itu, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana (sarpras) penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga. Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) perlu terus diperkuat diantaranya untuk mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi.

"Upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, namun juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong," kata Destry.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, mendukung langkah sinergi TPID wilayah Sulampua yang berfokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pasokan pangan. Beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Miling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan. Ferry juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, menyampaikan bahwa GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulampua. TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.

Selama tahun 2024, terdapat 31 program perluasan Good Agricultural Practice (GAP) yang dilakukan TPID Sulampua berupa praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan melalui dukungan sarpras pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, 25 KAD Government to Government dan 23 KAD Business to Business, serta 36 fasilitasi distribusi pangan.

TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan melalui 2 (dua) langkah strategis yaitu penguatan pasokan pangan antarwaktu dan antardaerah serta peningkatan efisiensi rantai pasok Sulampua untuk mengatasi disparitas harga antardaerah.

(mij/mij) Saksikan video di bawah ini:

Video: Sah! BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 6%

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Dunia Gonjang Ganjing, BI Buka-bukaan Kondisi Indonesia Terkini!

---