Presiden Rusia Vladimir Putin bakal berkunjung ke Uni Emirat Arabdan Arab Saudi pada Rabu (6/12) ketika konflik di Timur Tengah, terutama agresi Israel ke Palestina makin membabi buta.

Juru bicara Istana Kepresidenan Kremlin, Dmitry Peskov, menuturkan Putin akan membahas "perang antara Hamas dan Israel" yang kembali memanas sejak gencatan senjata berakhir selama kunjungannya ke dua negara Timur Tengah itu.

Lihat Juga : Jurnalis Gaza Putus Asa: Liput Apa Lagi buat Setop Agresi Israel?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada pertemuan anggota Dewan Keamanan dan pemerintah serta kepala lembaga penegak hukum pada Senin (30/10), Putin bahkan mengatakan "elit penguasa AS"dan boneka mereka bertanggung jawab atas pembunuhan warga Palestina di Gaza, konflik di Ukraina, Afghanistan, Irak, hingga Suriah.

"Mereka (AS dan negara sekutu) membutuhkan kekacauan terus-menerus di Timur Tengah. Oleh karena itu (AS) melakukan yang terbaik untuk mendiskreditkan negara-negara yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, menghentikan pertumpahan darah, dan siap memberikan kontribusi nyata untuk menyelesaikan krisis tersebut, dan tidak menjadi parasit di dalam konfliknya," ucap Putin seperti dikutip Al Jazeera.

"Kunci untuk menyelesaikan konflik ini adalah terciptanya negara Palestina yang berdaulat dan merdeka," kata Putin menambahkan, menyiratkan bahwa hal ini bukanlah tujuan yang dinyatakan Washington.

Putin bahkan pernah menyamakan Israel dengan Nazi akibat agresi brutalnya ke Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 16 ribu warga Palestina sejak 7 Oktober lalu.

Jumlah korban meninggal akibat agresi Israel ke Palestina ini bahkan telah melebihi korban tewas dalam invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak Ferbuari 2022 lalu.

Peskov juga menuturkan Putin akan membahas sejumlah isu lainnya termasuk aksi bersama untuk mengkoordinasi produksi minyak global di mana Rusia, UEA, dan Saudi merupakan anggota OPEC.

Pembahasan produksi minyak ini dilakukan setelah ketiga negara ini sepakat dengan sukarela memotong pasokan minyak mereka untuk global, sebuah langkah yang mengundang banyak kritik dari negara lain terutama Amerika Serikat.