Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah tak akan meneken kebijakan strategis menjelang purnatugas pada 20 Oktober 2024. Jokowi menyerahkan keputusan strategis kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan awak media soal peluang mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB) di sisa masa jabatannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis," kata Jokowi usai mengunjungi SMKN Kalabahi, Alor, NTT, Kamis (3/10), disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Nanti ditanyakan ke presiden baru, ke pemerintah baru," imbuhnya sambil terkekeh.

Sejumlah aktivis di Alor sebelumnya berharap agar Pantar berdiri sebagai sebuah DOB atau lepas dari Kabupaten Alor yang berada di daerah yang berbatasan langsung secara laut dengan Timor Leste.

Mereka pun menaruh harapan agar Jokowi di sisa masa jabatannya dapat mempercepat pencabutan moratorium, khususnya sebagai kado untuk masyarakat Pantar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan pencabutan moratorium pembentukan DOB diserahkan pemerintahan saat ini kepada pemerintah baru.

Tito menjelaskan 79 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota yang disetujui pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Selasa (24/9) lalu tidak mengatur pencabutan moratorium pembentukan DOB.