KOTA, Jawa Pos Radar Madiun– Kendala penanganan stuntingdi Kota Madiun coba ditelisik tim audit. Tim bentukan dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dinkes PPKB) setempat itu pun mulai menemukan persoalan terkait program intervensi gizi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengungkapkan, perpindahan administrasi kependudukan ibu hamil (bumil) dari luar daerah menjadi salah satu persoalan. Sebab, acap tak dibarengi pelaporan kondisi kehamilan ke puskesmas atau posyandu setempat.

Kondisi itu mengakibatkan mereka tidak tersentuh program intervensi gizi yang dilakukan pemkot. ‘’Tahu-tahu pindah ke kota dengan kondisi sudah hamil. Ketika masuk penduduk kota, mereka belum masuk daftar penanganan atau pengawasan stunting. Alhasil, tidak tertangani sejak dini,’’ ujar Soeko, Senin (29/8).

Menurut Soeko, perpindahan kependudukan bumil cukup memengaruhi upaya pemkot mengatasi persoalan stunting. Pun, dinkes PPKB dinilai perlu berkolaborasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) untuk mengurai problem tersebut. ‘’Dengan identifikasi ini, perlahan kami bisa menyusun strategi penyelesaiannya,’’ kata pria yang juga penanggung jawab tim audit stuntingitu.

Berdasarkan data audit, kata Soeko, anak yang mengalami stuntingtak hanya dari keluarga kurang mampu. Tidak sedikit pula dari kalangan menengah ke atas. Fakta itu mengharuskan tim audit melakukan intervensi lebih dalam. Mulai pengawasan calon pengantin, bumil, hingga ibu bersalin dan balita.

Calon pasangan suami-istri akan diberi asupan gizi maksimal sejak menikah hingga melahirkan seorang anak. ‘’Karena stuntingerat kaitannya dengan asupan gizi,’’ pungkasnya. (ggi/c1/isd)