Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEANtak boleh menjadi proksi pihak mana pun. Ia melontarkan pernyataan itu saat ditanya mengenai China.

"Bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN, kami tidak mau ASEAN menjadi proksi siapa pun," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Media Prima, seperti dikutip The New Straits Times, Senin (8/5).

Ia kemudian berkata, "ASEAN tidak bisa menjadi proksi negara lain. ASEAN pada dasarnya terbuka dan inklusif."

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun menegaskan ASEAN hanya akan memastikan kerja sama ekonomi dengan semua pihak berlandaskan asas kesetaraan, saling menghormati, hingga saling menguntungkan.

"Dengan demikian, apa yang ingin kami perkuat bukan hanya pemerintah ke pemerintah tetapi juga masyarakat ke masyarakat. Inilah yang akan kami terus tekankan," ucap Jokowi.

Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan mengenai prinsip RI sebagai ketua ASEAN yang tak mau blok negara Asia Tenggara itu menjadi proksi siapa pun.

"Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun. Dan, kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerja sama dengan siapa pun, dengan negara mana pun," ucap Jokowi di Labuan Bajo, Minggu (7/5).

Pada pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN pada Februari lalu, Jokowi juga sudah menegaskan bahwa ASEAN tak boleh menjadi proksi untuk rivalitas.

Ia menekankan sentralitas dan kesatuan negara Asia Tenggara harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai modalitas utama.

"Presiden Jokowi menggarisbawahi dua poin penting. Pertama, ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi pihak mana pun," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pesan Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sejak awal memegang kursi keketuaan ASEAN, Jokowi memang sudah menegaskan tak akan membiarkan blok tersebut menjadi proksi bagi kekuatan mana pun.

Jokowi mengutarakan hal tersebut di tengah peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.

AS dan China memang makin tegang hingga disebut-sebut terjebak dalam "perang dingin" karena sejumlah perselisihan, terutama soal Taiwan.

Di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana membela diri.

Sementara dalam pemerintahan China, Beijing menolak keras keinginan Taipei untuk merdeka sehingga mereka meningkatkan tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.