Junta militer Myanmar dilaporkan siap bernegosiasi dengan pemimpinde facto negara yang dikudeta,Aung San Suu Kyi, demi mengakhiri krisis politik di negara itu.

Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan negosiasi akan berlangsung usai persidangan Suu Kyi selesai.

Lihat Juga : PM Finlandia Kepergok Pesta Liar: Berpesta Normal bagi Seusia Saya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama persidangan berlangsung, wartawan dilarang hadir dan pengacara juga tak boleh berbicara kepada media.

Militer menangkap Suu Kyi dan pemimpin sah Myanmar lain saat melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021 lalu.

Perempuan itu kini tengah menghadapi serangkaian tudingan. Mulai dari korupsi undang-undang rahasia negara, kecurangan Pemilu, melanggar protokol Covid-19 dan yang lain.

Jika terbukti bersalah dalam seluruh dakwaan, Suu Kyi bisa dipenjara lebih dari 100 tahun.

Junta sebelumnya telah menjatuhi hukuman enam tahun penjara terhadapSuuKyi karena melanggar aturanCovid-19 dan melanggar UU Telekomunikasi. Pada 15 Agustus lalu, Suu Kyi juga divonis bersalah dalam empat kasus korupsi dengan hukuman enam tahun penjara. 

Menurut sumber, junta militer Myanmar menganggap Suu Kyi bersalah karena menyalahgunakan dana dari Yayasan Daw Khin Kyi untuk membangun rumah, menyewakan tanah milik pemerintah dengan potongan harga.

Pada April lalu, Suu Kyi juga divonis lima tahun bui karena kasus korupsi. Kemudian pada Juni, Suu Kyi dipindah dari tahanan rumah di Yangon ke ruang isolasi di kompleks penjara Naypyidaw.

Kelompok hak asasi menilai serangkaian tudingan terhadap Suu Kyi bermuatan politik.