Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur sumbangan dana relawan terhadap pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024. Ketentuan itu rencananya akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang dana kampanye.

Adapun rencana tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Holik dalam uji publik rancangan PKPU kampanye dan PKPU dana kampanye, di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8)

"Isu mengenai kewajiban laporan dana kampanye yang dilakukan oleh para relawan isunya adalah isu lama yang pernah dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch pada bulan Juli 2016 yang lalu dan memang dari sisi regulasi UU Pilkada, belum secara eksplisit mengatur hal tersebut," kata Idham.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nantinya, ada empat kategori yang diatur terkait pemberian sumbangan terhadap paslon. Empat kategori itu yakni anggota parpol pengusung; individu perseorangan; anggota parpol non pengusung; dan relawan.

"Relawan sebagaimana pada angka 4 merupakan relawan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa," kata dia.

Lihat Juga : KPU: Dana Kampanye PDIP Rp173 M, PSI Rp80 M

KPU juga akan mengatur mekanisme penghitungan jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye yang lebih proporsional.

"Dengan mempertimbangkan agar setiap pengeluaran untuk alat peraga kampanye dan belanja bahan kampanye juga dirinci pembatasannya untuk setiap jenis alat peraga kampanye dan jenis bahan kampanye," ujar dia.