PP Muhammadiyah membentuk dua badan hukum atau perusahaan untuk pengelolaan tambang setelah menerima konsesi tambangdari pemerintah.

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyebut dua korporasi badan telah dibentuk yakni strategic companydan operating company.

Lihat Juga : Pramono Tak Masalah Pengganti Mensos Risma Bukan dari PDIP

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menko PMK itu mengaku Muhammadiyah akan menyiapkan dulu berbagai institusi yang diperlukan melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).

"Kita tidak akan terburu-buru untuk memutuskan. Kalau menerimanya iya, tapi kita siapkan dulu lah institusi di dalam," ujarnya.

Lihat Juga : Menag Yaqut Tutup Rapat di Komisi VIII DPR: Mudah-mudahan Bertemu Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya membocorkan lahan tambang batu bara yang kelak bakal dikelola oleh Muhammadiyah.

Pengelolaan tambang itu diberikan seiring dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan tersebut.

Bahlil menyebut memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Ia mengatakan pemerintah kemungkinan memberikan lahan di bekas tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia (Arutmin).