Partai sayap kiri Prancis, France Unbowed, mencari dukungan ke partai lainnya untuk mendukung upaya pemakzulan Presiden Emmanuel Macron. Rencana upaya pemakzulan ini muncul karena mereka menilai Macron gagal menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Macron terlibat perselisihan dengan France Unbowed (LFI) dan partai-partai sekutunya dari Partai Hijau, Sosialis, dan Komunis atas penolakannya menunjuk kandidat mereka, Lucie Castets, sebagai perdana menteri setelah pemilihan parlemen yang berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan.

Meskipun koalisi New Popular Front (NPF) memenangkan perolehan kursi terbanyak pada pemilu kemarin, tak ada satu blok pun yang memiliki kursi mayoritas di parlemen yang sebagian besar terbagi antara kelompok kiri, kelompok moderat Macron, dan kelompok sayap kanan National Rally.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemimpin parlemen Mathilde Panot mengatakan mereka telah mengirimkan dokumen tersebut kepada anggota parlemen lainnya untuk mengumpulkan tanda tangan.

Setiap upaya untuk menggulingkan Macron melalui proses pemakzulan yang diuraikan dalam Pasal 68 konstitusi Prancis menghadapi rintangan besar untuk berhasil, yang pada akhirnya membutuhkan dua pertiga anggota Majelis dan Senat untuk menyetujuinya.

LFI berpendapat bahwa bukan hak presiden "untuk melakukan politik tunggang kuda", dan menyoroti upaya Macron sejak bulan Juli untuk menemukan seorang perdana menteri yang tidak akan segera digulingkan dalam mosi tidak percaya.

Namun, banyak ahli konstitusi berpendapat bahwa dokumen pendirian Republik Kelima tahun 1958, yang ditulis dengan asumsi bahwa sistem pemilu akan menghasilkan mayoritas yang jelas, tidak jelas mengenai tindakan yang tepat dalam parlemen yang menggantung.

Macron telah membenarkan penolakannya untuk menunjuk Castets sebagai kepala pemerintahan dengan mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk memastikan "stabilitas kelembagaan".