Indonesia buka suara atas referendum "semu" yang dilakukan Rusia di setidaknya empat wilayah Ukraina hingga deklarasi Presiden Vladimir Putin atas pencaplokan area-area tersebut.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai referendum itu melanggar hukum internasional. 

Lihat Juga : Uni Eropa ke Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Kami Ada Di Sini untuk RI

"Seluruh negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Prinsip ini secara jelas tertera dan merupakan salah satu prinsip utama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB]," demikian pernyataan Kemlu RI pada Minggu (2/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan akibatkan perang semakin berkepanjangan, yang akan merugikan semua pihak," bunyi pernyataan Kemlu lagi.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Kemlu menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut. Meski begitu, Indonesia belum menjelaskan secara jelas posisinya dalam merespons deklarasi pencaplokan wilayah Ukraina yang dilakukan Putin pada Jumat.

"Posisi yang telah Indonesia sampaikan adalah terkait referendum. Status wilayah tersebut merupakan turunan dari referendum. Itu sebabnya Indonesia memberikan sikapnya atas penyelenggaraan referendum tersebut," kata juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah saat dikonfirmasiCNNIndonesia.com pada Senin (3/10) melalui pesan singkat ketika ditanya soal posisi Indonesia terkait aneksasi wilayah Ukraina.

[Gambas:Twitter]

Seperti diketahui, pemerintahan pro-Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki Moskow menggelar referendum beberapa waktu lalu. Referendum yang digelar di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia itu dilakukan untuk menentukan penggabungan wilayah dengan Federasi Rusia.

Setelah menggelar referendum sekitar akhir September lalu, pejabat pro-Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki itu mengklaim lebih dari 90 persen penduduknya mendukung untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

Tak lama dari itu, Presiden Vladimir Putin mengumumkan pencaplokan empat wilayah Ukraina tersebut pada Jumat (30/9).

"Saya ingin mengatakan ini kepada rezim Kyiv dan tuan mereka di Barat, warga yang tinggal Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia kini menjadi warga kami selamanya," kata Putin, dikutip dari Deutsche Welle (DW).

Putin juga mendesak Ukraina untuk melakukan dialog penyelesaian perang. Namun, ia menegaskan bahwa ia tak bakal menyerahkan kendali kekuasaan empat wilayah yang dicaplok tersebut.

Pencaplokan ini menuai kecaman dari Ukraina, negara Barat, dan komunitas internasional.

Amerika Serikat sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa mengecam deklarasi sepihak pencaplokan oleh Putin tersebut. AS dan sekutu menegaskan tidak mengakui pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.

Meski begitu, Dewan Keamanan PBB tidak berdaya untuk meloloskan resolusi mengecam pencaplokan oleh Rusia itu akibat veto Moksow.