hokiplay99 slot login - Belanja Pegawai Bengkak di 2025, Buat Kementerian Baru?
2024-10-08 06:13:22
Jakarta, CNBC Indonesia -Belanja pegawai membengkak pada 2025 atau tahun pertama pelaksanaan anggaran Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pembengkakan belanja pegawai itu pun memunculkan tanda tanya seiring dengan rencana Prabowo membentuk kementerian atau lembaga baru dalam pemerintahannya.
Belanja pegawai sebagaimana tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025 ialah sebesar Rp 513,22 triliun. Angka itu naik sekitar 11,36% dari outlook APBN 2024 yang hanya sebesar Rp 460,86 triliun.
Sementara itu, khusus untuk belanja pegawai kementerian atau lembaga (K/L) pada tahun depan dirancang sebesar Rp 297.71 triliun. Rancangan anggaran itu naik sekitar 7,73%, dari anggaran belanja K/L pada 2024 yang sebesar Rp 276,34 triliun.
Baca:Jokowi Resmi Naikkan Tukin Komnas Ham, Tertinggi Dapat Rp29 Juta |
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan anggaran belanja pegawai itu merupakan pertumbuhan normal, bukan disebabkan perhitungan untuk pembentukan lembaga baru.
"Pertumbuhan normal, itu. Normal aja," tegas Febrio saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Ia pun membantah bahwa rancangan anggaran belanja pegawai itu untuk badan baru yang rencananya bakal dibentuk Prabowo. Sebagaimana diketahui, Prabowo dikabarkan orang dekatnya akan membentuk Kementerian Perumahan, dan Badan Penerimaan Negara, di samping Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk saat ini.
"Jadi itu normal saja, nanti kita lihat saja pembahasannya ya. Untuk (badan baru) itu tanya ke tim yang baru saja, saya belum terlalu terupdate," ungkap Febrio.
Baca:Minuman Berpemanis Bakal Kena Cukai, Berapa Tarifnya? |
Rencana Prabowo untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan mengemuka, setelah digaungkan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan, nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah, sehingga Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan berdiri masing-masing.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, dikutip Detikcom, Minggu (1/9/2024).
Menurut Hashim pembentukan Kementerian Perumahan sebagai komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot perumahan. Selain itu untuk menopang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan. "Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.
Hashim mengatakan, langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di daerah, sekaligus menciptakan middle class atau kelas menengah baru. Hal ini juga sebagai salah satu langkah dalam merespons jumlah kelas menengah RI yang berkurang drastis.
Baca:Bentuk Kementerian Perumahan, Prabowo Geber Program 3 Juta Rumah/Tahun |
"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah angka itu adalah angka tahunan ya, 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan," ujarnya.
Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.
"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.
Saat itu, ia juga menyinggung pembentukan BPN oleh Prabowo. Hashim mengklaim bahwa Prabowo juga telah menyetujui pembentukan badan tersebut. Ia juga menekankan kalau badan baru ini bukan sebagai langkah bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.
"Mungkin direktorat jenderal PNBP dan bea cukai ini nantinya fokusnya untuk penerimaan negara," kata dia.
(arj/haa) Saksikan video di bawah ini:
