Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyamakan situasi krisis di Myanmardengan Indonesia era Soeharto atau sebelum reformasi.

Pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar Tom Andrews menggambarkan kesamaan situasi itu saat wawancara khusus dengan CNNIndonesia.comdi Jakarta Pusat, Senin (21/6).

Lihat Juga : Miliarder sampai CEO Ada di Kapal Selam Wisata Titanic yang Hilang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, anak-anak muda ketika itu berani dan mengorganisir mahasiswa di kampus, di jalan, dalam melawan rezim agar demokrasi terwujud.

[Gambas:Video CNN]

Andrews menyaksikan generasi yang lebih senior turun ke jalan dalam jumlah besar untuk mendukung mereka. Keberanian mereka, lanjut dia, memainkan peran penting dalam mengantar Indonesia menuju era baru.

"Situasi yang sangat, sangat, sama yang terjadi di Myanmar. Dan, mereka melihat itu, mereka melihat Indonesia untuk meminta bantuan, dan untuk menginspirasi," ungkap Andrews.

Selama 32 tahun, Indonesia di bawah kekuasaan militer. Kemudian pada 1998, rezim Soeharto berhasil dilengserkan usai krisis dan demo besar-besaran. Perlu tiga dekade mengganti pemerintahan yang dianggap tak demokratis.

Lihat Juga : 4 Teori Penyebab Kapal Selam Titanic Boyong Miliarder Hilang Kontak

Namun rakyat Myanmar, kata Andrews, tak bisa menunggu hingga bertahun-tahun atau bahkan dekade karena mereka dikepung.

"Ini darurat, ini krisis. Mereka [Rakyat Myanmar] perlu perhatian dan mereka perlu cepat keluar dari situasi itu," ujar dia.

Myanmar berada dalam krisis politik dan kemanusiaan usai militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021.

Tak lama usai kudeta, warga ramai-ramai turun ke jalan memprotes militer. Namun, junta menanggapi dengan kekerasan.

Dua bulan setelah kudeta, ASEAN turun tangan. Indonesia menginisiasi menggelar pertemuan khusus untuk membahas Myanmar pada April 2021 yang juga dihadiri kepala junta Min Aung Hlaing.

Lihat Juga : Ahli PBB Kecam Rapat soal Myanmar di Thailand: Rusak Upaya RI-ASEAN

Pertemuan tersebut menghasilkan konsensus lima poin. Poin di antaranya menghentikan kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai.

Selain hal tersebut, poin kesepakatan itu juga menyebutkan ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Namun, sampai sekarang junta dianggap tak melaksanakan poin konsensus itu dan masih melakukan kekerasan di Myanmar.