Badan Pengungsi Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Palestinian refugee agency, UNRWA) mengatakan pada Kamis (31/1) bahwa kemungkinan besar mereka akan terpaksa menghentikan operasinya di Timur Tengah, termasuk di Gaza, pada akhir bulan ini jika pendanaan tidak dilanjutkan.

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Inggris telah menghentikan pendanaan mereka ke badan bantuan tersebut setelah adanya tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

"Badan ini (UNRWA) tetap menjadi organisasi bantuan terbesar dalam salah satu krisis kemanusiaan paling parah dan kompleks di dunia," kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip The Straits Times, Kamis (1/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Israel melancarkan serangan balasan secara brutal setelah kelompok militan Palestina Hamas melakukan agresi tiba-tiba pada 7 Oktober 2023, di mana diyakini menewaskan sekitar 1.200 orang dan 253 orang disandera.

Agresi Israel menyebabkan banyak rumah dan infrastruktur sipil di Gaza hancur dan sebagian besar penduduk Gaza mengungsi. Kini, penduduk Gaza menghadapi bencana kelaparan karena kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.

Kelompok-kelompok bantuan dan badan-badan PBB lainnya telah mendesak para donor untuk terus mendukung UNRWA, dan kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (31/1) memperingatkan bahwa pencairan dana akan menimbulkan "konsekuensi bencana" bagi masyarakat Gaza.

Pihak berwenang Israel telah lama menyerukan agar badan tersebut dibubarkan, dengan alasan bahwa misinya sudah ketinggalan zaman dan menumbuhkan sentimen anti-Israel, namun hal ini dibantah keras oleh UNRWA.

Pada Rabu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengulangi seruannya untuk mengakhiri mandat UNRWA dan menggantinya dengan mandat PBB atau non-PBB lainnya. Lembaga bantuan UNRWA secara resmi merupakan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat.

UNRWA didirikan pada 1949 oleh Majelis Umum PBB setelah perang seputar berdirinya Israel sebagai negara Yahudi terjadi, di mana kala itu 700 ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka.

Lembaga bantuan ini mempekerjakan 30 ribu warga Palestina untuk melayani kebutuhan sipil dan kemanusiaan dari 5,9 juta keturunan pengungsi tersebut di Jalur Gaza, di Tepi Barat dan di kamp-kamp besar di negara-negara tetangga Arab.