Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkomunikasi dengan Perdana Menteri SingapuraLee Hsien Loong terkait dengan kerja sama di tiga area, di antaranya adalah Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR.

Terdapat tiga kerja sama antar negara yang dibicarakan oleh Jokowi dan Lee.

Hal itu disampaikan melalui percakapan telepon antara Jokowi dengan Lee, yang dirilis oleh Kedutaan Besar Singapura di Indonesia pada Jumat (22/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menyambut baik perjanjian tersebut dan mengklaim sebagai tanda komitmen bersama kedua pihak untuk bekerja sama sebagai negara tetangga. Namun, secara tidak langsung Indonesia menempatkan pada posisi yang dilematis.

Pasalnya, RI-Singapura telah menyepakati pengambilalihan FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura pada akhir Januari 2022, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara. Perjanjian tersebut mencakup wilayah seluas 249.575 kilometer persegi yang masih masuk ke dalam wilayah penerbangan Indonesia.

Pada satu sisi, Indonesia hanya mengendalikan ruang udara mulai 37.000 kaki ke atas sementara sebagian penerbangan komersial beroperasi 31.000 hingga 38.000 kaki.

Namun, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai bahwa perjanjian itu tak menguntungkan Indonesia karena memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan sepenuhnya ke Singapura.

"Singapura berstrategi bila perjanjian pertahanan bisa berlaku efektif, maka Singapura bersedia untuk menyerahkan kendali atas FIR Kepulauan Riau ke Indonesia, padahal Singapura telah berhitung secara cermat bahwa perjanjian pertahanan akan ditentang oleh publik, bahkan oleh DPR," ujar Juwana pada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Ia juga menduga bahwa Singapura menawarkan kesepakatan FIR tersebut melalui sistem paket dengan perjanjian ekstradisi dan Defence Cooperation Agreement (DCA) atau Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan.

Indonesia dan Singapura sebenarnya pernah menekan perjanjian ekstradisi dan DCA pada 2007 lalu. Namun, perjanjian itu harus melalui proses pembahasan di DPR terlebih dulu. Namun, pembahasan di DPR sempat terganjal karena kedua perjanjian harus disepakati dalam satu paket dan dilihat lebih menguntungkan Singapura.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONALPasukan India Naik Kelas sampai Imam Masjidil Haram Sujud Sahwi

"Perjanjian ekstradisi itu diduga muncul dalam pembahasan karena diminta oleh pemerintah Indonesia karena Singapura memunculkan perjanjian pertahanan yang dikaitkan dengan perjanjian penyerahan kendali FIR," tambahnya.

Lain hal nya dengan perjanjian kerja sama pertahanan yang mencakup tentang pengadaan kamp latihan militer Singapura di Indonesia.

DPR pernah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Singapura menjadi undang-undang pada Desember 2022.

Mulanya, kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan antar dua negara. Namun, Guru Besar hukum internasional Universitas Padjajaran Atip Latipulhayat menyatakan perjanjian tersebut hanya menguntungkan Singapura.

Sebab, terdapat frase yang menyatakan Indonesia memberikan wilayah khusus untuk Singapura.

Lihat Juga : Pakar Asing Prediksi Risiko Prabowo-Jokowi Pecah Kongsi usai Pemilu

"Singapura sudah jelas dia dapat keuntungan. Memiliki wilayah untuk latihan, wilayah yang ada di kita, kemudian dengan durasi yang cukup panjang 25 tahun, sementara bagi Indonesia baru keuntungan yang diharapkan," ujar Latip pada CNNIndonesia.com.

Perjanjian-perjanjian tersebut secara tak langsung dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Hanya satu dari tiga perjanjian yang secara struktural menguntungkan bagi Indonesia.

Ini dapat menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia agar tak dapat terkecoh oleh perjanjian internasional yang menjanjikan keuntungan sementara.

Dubes RI bantah kamp militer

Namun, Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Singapura Suryo Pratomo mengatakan tak ada perjanjian yang menyangkut kamp militer untuk Singapura. Dia mengatakan keterangan resmi terbaru dari Singapura pun belum menjelaskan hal itu.

"Tidak ada rencana Indonesia menyewakan pulau ke Singapura untuk latihan militer," kata Tomy, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis pada Minggu (24/3).

Dia mengklaim hingga kini tak ada parpol yang merespons isu penyewaan kamp militer dari Indonesia ke Singapura tersebut, karena terkait dengan kedaulatan negara. Selain itu, kata dia, RI pun tak mungkin menyewakan pulau itu secara gratis kepada Singapura.

"Karena tidak mungkin, kan, Indonesia menyewakan secara gratis satu pulaunya selama 25 tahun untuk Singapura," demikian Tomy.

Selain itu, dia juga menyoroti soal aturan undang-undang yang belum mengatur apakah memberikan sewa kamp militer untuk negara lain itu boleh atau tidak.

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Minggu (24/3) jam 23.17 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.