Warga Pulau Rempang di Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, bangun posko demi menjaga kampung mereka dari gangguan orang tidak dikenal.

Orang tak dikenal dikhawatirkan datang dan meminta warga untuk direlokasi ke Tanjung Banon akibat dampak dari Proyek Strategis Nasional ( PSN ) Rempang Eco City oleh Pemerintah di Pulau Rempang Kota Batam.

Posko dijaga hampir 24 jam oleh warga dan sudah berlangsung selama 2 minggu sejak awal bulan Juli 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Suara Warga Rempang di Pemilu 2024: Kaji Ulang PSN dan Bebaskan Pedemo

Ia bersama warga lainnya setiap malam berjaga di Posko. Edi merasa kampungnya belum aman dari rencana pembangunan tahap awal Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Menurut dia, berbagai cara bisa dilakukan supaya warga mau direlokasi dari kampungnya.

Edi salah satu yang bersikap untuk mempertahankan kampung halamannya. Dia berkata kampungnya warisan nenek moyang yang sudah ada jauh sebelum rencana Pemerintah membangun PSN Rempang Eco City.

Sikap mempertahankan kampung bukan berarti menolak pembangunan PSN. Edi mengaku tidak mempermasalahkan proyek tersebut selama dibangun tanpa menggeser warga dan menghilangkan jejak kampungnya.

"Saya tidak masalah, bang, pemerintah mau membangun Pulau Rempang, tapi jangan kami digeser dan kampung kami dihancurkan," ujar Edi.

Warga dari Kampung Sembulang Hulu bernama Miswandi mengingat kejadian 29 Juni 2024. Saat itu, kata dia, ada orang tidak dikenal ingin menumbangkan tiang listrik di kampungnya.

Selain itu, ada juga orang yang mengaku dari sebuah perusahaan dan BP Batam datang ke kampung mereka untuk mengukur tanah dan mendata warga.

CNNIndonesia.commenghubungi Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait untuk mengkonfirmasi, namun belum direspons hingga berita ini terbit.

Bahkan dia menyebut ada orang yang mengaku aparat datang menemui warga. Sejak rangkaian kejadian itu, warga saat ini aktif menjaga kampung mereka dari pagi hingga malam.

"Kalau malam dijaga takut hal tidak terduga terjadi, bang. Kegiatan di posko, kami ngobrol-ngobrol, main domino sambil ngopi," kata Miswandi.

Miswandi mengklaim dari sejumlah kampung tua di Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang, ratusan warga tetap menolak untuk direlokasi. Disebutnya hanya ada segelintir warga yang setuju untuk direlokasi.

Lihat Juga : Prabowo: Peristiwa di Rempang Ada Campur Tangan Intel Asing

Menurutnya, warga yang setuju relokasi merupakan warga pendatang, bukan warga asli tempatan. Dia juga mengatakan kehidupan warga kampung tua di Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang, kembali normal meski belum sepenuhnya. Warga tetap tinggal di kampung mereka, melaut dan bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca aksi penolakan patok hingga bentrok dengan aparat TNI-Polri 7 September 2023 lalu.

"Alhamdulillah, cuma terkendala apabila ada tim-tim yang masuk ke kampung kami, tidak diduga warga, itu aja halangan untuk warga beraktivitas," ujarnya.

Pembangunan kawasan Rempang Eco City sudah direncanakan sejak tahun 2004. Waktu itu, pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menggandeng PT Makmur Elok Graha untuk bekerja sama.

Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Rempang Eco City nantinya meliputi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata.

Pada 28 Juli 2023, Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pimpinan perusahaan Xinyi Group di China. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut serta dalam kunjungan ke China itu.

Xinyi Group sepakat untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar di Rempang dan akan memberikan investasi sebesar Rp 381 triliun.

Pada Oktober 2023, Menteri Bahlil mengklaim sebanyak 322 kartu keluarga (KK) warga Pulau Rempang menyatakan sukarela untuk bergeser meninggalkan area yang menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City ke Tanjung Banon.

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESCak Imin Ungkap Rempang Contoh Pemaksaan Proyek Strategis Nasional

Bahlil mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 961 KK yang menjadi prioritas pergeseran ke Tanjung Banon.

"Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

Sementara data yang diterima CNNIndonesia.comdari warga per 17 Juli 2024, di Kampung Pasir Panjang Kelurahan Rempang Cate ada 138 Kepala Keluarga (KK) hanya 28 KK yang setuju direlokasi, sementara 110 KK menolak untuk direlokasi.

Untuk Kampung Belongkeng masih di Kelurahan yang sama dari 96 KK hanya 1 KK yang setuju direlokasi, sisanya sebanyak 95 KK menolak direlokasi.

Sedangkan Kelurahan Sembulang, seperti kampung Sembulang Hulu dari 93 KK hanya 3 KK yang setuju direlokasi, selebihnya 90 KK menolak direlokasi. Kampung Sembulang Tanjung dari 64 KK sebanyak 51 KK yang setuju direlokasi, selebihnya 13 KK menolak direlokasi. Sementara Kampung Pasir Merah ada 138 KK hanya 27 KK yang setuju direlokasi, selebihnya 111 KK menolak direlokasi.

Kemudian di Kampung Sembulang Camping dari 55 KK, hanya 14 KK yang setuju direlokasi, sedangkan 40 KK tidak setuju. Terakhir, Kampung Sembulang Mekar Lestari ada 42 KK hanya 5 yang setuju direlokasi selebihnya 37 KK tidak setuju direlokasi.