Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus mengkritik kebijakan Pemerintah yang kembali membuka keran ekspor pasir lautlagi setelah ditutup sekitar 20 tahun.

Deddy menilai kebijakan tersebut kontras dengan sikap Pemerintah RI yang kerap membicarakan tentang menjaga lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim.

Dia mengatakan ekspor pasir laut diketahui merusak lingkungan sehingga praktiknya dihentikan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri pada awal 2000an lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Walhi: Kita Semua Harus Menangis Ketika Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi

Lebih lanjut, Deddy menilai seharusnya pemerintah melakukan kajian yang mendalam sebelum kembali membuka keran ekspor pasir laut.

Ia mengatakan kajian itu juga harus melibatkan BRIN dan lembaga penelitian kredibel lain untuk menentukan sedimen laut apa saja yang layak untuk diekspor.

"Jadi itu akal-akalan saja menurut saya. Ini menurut saya hanya untuk keuntungan segelintir orang," ujar dia.

Lihat Juga : Nelayan Bintan Kepri Keberatan Pemerintah Buka Lagi Ekspor Pasir Laut

Di sisi lain, sebelumnya Presiden Jokowi membantah perizinan ekspor tersebut untuk pasir laut. Ia berdalih perizinan ekspor itu diberikan untuk hasil sedimentasi di laut.

"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

"Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," ujarnya.

Lihat Juga : Ekspor Pasir Laut RI Dibuka Lagi, Siapa Paling Diuntungkan?