Demo besar-besaran menolak kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bangladesh, berujung kekerasan hingga puluhan demonstran meninggal dunia. 

Polisi meluncurkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Setidaknya 39 orang tewas dalam aksi unjuk rasa ini.

Beberapa peserta demo juga dilaporkan membakar sejumlah kendaraan dan memukul mundur petugas hingga ke gedung media pemerintah Bangladesh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh kembali memberlakukan sistem kuota itu, yang sebelumnya sudah dihapus pemerintah sejak tahun 2018.

Sejumlah pihak menilai langkah tersebut untuk melanggengkan kekuasaan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Koordinator aksi di Kota Narayanganj, Farhana Manik Muna, mengatakan para aktivis ingin pemerintah membentuk komisi untuk mengusulkan reformasi sistem kuota.

"Kami tak menyerukan pembatalan besar-besaran terhadap semua reservasi kuota. Sebaliknya, kami menginginkan pendekatan yang masuk akal untuk membantu kelompok yang kurang beruntung," kata Farhana.

Para pengunjuk rasa menuntut agar lebih banyak orang direkrut berdasarkan prestasi.

Lihat Juga : Korban Tewas Demo di Bangladesh 39 Orang, Gedung-gedung Dibakar

Demo tersebut juga pecah saat angka pengangguran di Bangladesh meningkat drastis, lapangan kerja tak cukup bagi masyarakat, hingga ekonomi yang melemah.

Profesor Studi pembangunan di Universitas Dhaka Rashed Al Mahmud Titumir mengatakan "gerakan reformasi kuota" adalah soal ketidakamanan pendapatan.

"Ini tentang kelangkaan atau ketidakamanan yang terus-menerus mengenai lapangan kerja dan pendapatan, yang dihadapi kaum muda," kata Titumir, dikutip Reuters, Jumat (19/7).

Menurut statistik resmi, hampir satu dari lima warga Bangladesh berusia antara 15 dan 24 tahun tak punya pekerjaan dan tak bersekolah.

Lulusan universitas menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibanding lulusan sekolah menengah atau sederajatnya.

Setiap tahun sekitar 650.000 lulusan perguruan tinggi bersaing memasuki lapangan kerja. Banyak di antara mereka mengikuti ujian masuk pegawai negeri.

Pada 2023, sebanyak 346.000 kandidat mengikuti ujian masuk PNS untuk 3.300 posisi.

Bagi sejumlah pihak menjadi PNS adalah pekerjaan yang menjanjikan dari segi pendapatan serta keamanan, dan dinilai prestise.

Pekerjaan kerah biru juga kini kian sulit didapat bahkan di sektor tekstil dan garmen. Padahal ekspor di bidang ini melonjak empat kali lipat sejak 2008.

Namun, lapangan kerja di sektor swasta tetap mengalami stagnasi.

"Bagi negara yang berupaya memanfaatkan bonus demografi, krisis lapangan kerja yang dihadapi oleh kaum muda merupakan kerugian yang sangat besar," kata Titumir.

Bonus demografi yang dia maksud adalah manfaat ekonomi dengan memiliki populasi usia muda yang produktif dalam jumlah besar.

Koordinator Gerakan reformasi kuota Nahid Islam mengatakan Bangladesh perlu strategi lebih komprehensif untuk menambah pasar tenaga kerja.

"Kami menginginkan reformasi dalam rekrutmen pekerjaan di pemerintahan, dan juga program untuk menciptakan lapangan kerja di seluruh perekonomian," ungkap Nahid.