Dewan Keamanan PBB menyerukan jeda kemanusiaan yang diperpanjang di Jalur Gaza setelah Israelmelancarkan serangan bertubi-tubi kepada Hamas di wilayah tersebut.

Dilansir dariAFP, Kamis (16/11), resolusi yang disiapkan oleh Malta itu "menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari" agar bantuan dapat menjangkau warga sipil di wilayah yang terkepung.

Lihat Juga : Israel Klaim Temukan Senjata di RS Al Shifa, Hamas Bantah Keras

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun empat rancangan resolusi tersebut gagal pada bulan Oktober, sehingga mengungkap perpecahan yang telah lama ada dalam konflik Israel-Palestina, dengan Rusia dan China di satu sisi dan Amerika Serikat di sisi lain.

Kemudian pada 27 Oktober, Majelis Umum PBB membuat teks tidak mengikat yang menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan segera." Amerika Serikat dan Israel menentang teks tersebut, yang tidak menyebutkan Hamas.

Lihat Juga : PM Israel: Tak Ada Tempat Sembunyi, Kami Akan Lenyapkan Hamas

Dengan 10 anggota tidak tetapnya yang memimpin, Dewan Keamanan meluncurkan perundingan baru mengenai sebuah resolusi, namun perundingan tersebut terhenti pada kata-kata yang digunakan untuk menyerukan penghentian pertempuran.

Amerika Serikat menentang penggunaan istilah "gencatan senjata", kata para diplomat. Istilah lain yang muncul adalah "gencatan senjata" dan "jeda".

"Saya tahu kita semua kecewa dengan kelambanan Dewan Keamanan dalam 40 hari terakhir," kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Jun Zhang.

Resolusi yang disahkan pada hari Rabu menyebutkan anak-anak di hampir setiap paragraf, termasuk "tuntutan agar semua pihak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional... terutama berkaitan dengan perlindungan warga sipil, terutama anak-anak."

Pernyataan tersebut juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain, terutama anak-anak.

Utusan Malta untuk PBB Vanessa Frazier mengatakan "anggota Dewan Keamanan bersatu dalam menginginkan suara."

Meskipun mengakui "perbedaan" antara posisi mereka, ia mengatakan semua 15 anggota memiliki "keinginan untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan kelonggaran" kepada warga sipil.