NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Berapa honor petugas petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pilkada Serentak 2024?

Jawabannya,tidak sama seperti yang diterima petugas KPPS Pemilu 2024. Itu lantaran kontestasi daerah berbeda dengan nasional.

Besaran honor petugas KPPS untuk Pilkada Serentak lebih sedikit ketimbang pemilu bulan Februari 2024 lalu.

Baca Juga: Puluhan Warga Kota Madiun Daftar KPPS di Hari Pertama, Ini Rincian Sebarannya

Yakni, Rp 900 ribu untuk ketua dan Rp 850 ribu anggota. Sedangkan KPPS di kontestasi Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan daerah, serta DPD menerima upah Rp 1,2 juta dan Rp 1,1 juta.

Janie Triangga Luh Praminto, komisoner divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, parmas, dan SDM KPU Ngawi, membeberkan alasan perbedaan honor KPPS tersebut.

"Ketentuan honorarium ini dari pemerintah pusat. Pertimbangannya, tugas KPPS lebih ringan karena hanya Pilbup dan Pilgub,’’ jelasnya, Kamis (19/9).

Baca Juga: Info Loker! KPU Kota Madiun Segera Buka Pendaftaran KPPS, Segini Honor yang Ditawarkan

Bukan cuma honor, kebutuhan petugas KPPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Ngawi juga berbeda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngawi membutuhkan lebih sedikit jumlah petugas KPPS untuk Pilkada Serentak 2024. Rekrutmennya dibuka selama 11 hari sejak Selasa (17/9) lalu.

"Kalau sebelumnya butuh 19.278 orang, kali ini cuma 9.618,’’

Baca Juga: Ksatria Biru Ngawi Padamkan Kebakaran di Lima TKP Sehari, Tiga Ekor Kambing Warga Terpanggang

Janie memaparkan penyebab perbedaan jumlah petugas KPPS di dua ajang pesta demokrasi berbeda.

Dalam Pemilu pertengahan Februari lalu, 19.278 KPPS bertugas di 2.754 tempat pemungutan suara (TPS).