Tingkat kesejahteraan petanidan nelayan di Tanah Air masih rendah. Meski Indonesia menyandang status negara agraris dan maritim dengan kekayaan melimpah, banyak di antara mereka yang malah hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) 2023, total penduduk miskin 25,9 juta orang pada Maret 2023. Dari jumlah itu, sekitar 39,92 persen atau 10,34 juta jiwa adalah anggota rumah tangga pertanian (RTP) dan 13,39 persen atau 3,6 juta orang merupakan anggota pada buruh tani.

Sementara itu berdasarkan Survei Terpadu Pertanian 2021, kesejahteraan petani Indonesia masih di bawah rata-rata, bahkan pendapatannya kurang dari US$1 per hari atau senilai Rp15.207 dan setahun di bawah US$341 dolar AS atau Rp5 juta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kondisi tak jauh beda juga menimpa nelayan nasional. Melansir portal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, nelayan di Indonesia menyumbang 25 persen terhadap angka kemiskinan nasional.

Di tengah fakta itu, baru-baru ini Bank Dunia malah menyebut bahwa harga beras Indonesia 20 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN

Lalu kenapa di tengah kondisi itu justru banyak petani dan nelayan yang miskin?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengurai enam faktor yang menyebabkan harga beras mahal tetapi petani tidak sejahtera.

Pertama, kenaikan biaya produksi seperti pupuk dan pestisida. Itu membuat petani harus menyesuaikan harga jual gabah dan memangkas margin keuntungan.

Menurut Bhima, berkurangnya alokasi subsidi pupuk turut memperberat biaya produksi padi petani.

Kedua,panjangnya rantai pasok logistik dari petani ke konsumen akhir sehingga biaya distribusi berkontribusi signifikan ke harga beras ritel. Ketiga, praktik tengkulak masih marak, yakni dengan membeli gabah dengan harga rendah sebelum panen.

"Petani yang terjebak pada praktik tengkulak tidak bisa berbuat banyak bahkan saat harga gabah naik, karena yang menikmati margin adalah tengkulak," jelas Bhima  kepada CNNIndonesia.

Keempat, lahan semakin terbatas untuk bertani padi sehingga mengurangi produksi gabah yang bisa dihasilkan. Ia menjelaskan idealnya petani akan memperoleh skala ekonomi apabila lahan yang dikelola minimum 2 hektare (ha). Sementara saat ini sebagian besar lahan petani saat ini di bawah 0,8 ha.

Kelima,infrastruktur yang masih dibangun justru tidak sejalan dengan kebutuhan pertanian. Misalnya, bendungan yang masih dibangun tapi tidak disertai koneksi ke jaringan irigasi.

"Bahkan proses pembangunan bendungan menurunkan luasan lahan untuk petani seperti kasus Wadas di mana batu untuk konstruksi bendungan merusak kebun petani," jelas dia lebih lanjut.

Keenam, masifnya impor beras dalam beberapa tahun terakhir disebut membuat petani malas menanam padi dan beralih ke tanaman lain yang lebih menghasilkan. Ini disebabkan momentum impor yang berbarengan dengan musim panen raya.

Segendang sepenarian dengan Bhima, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan  biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual hasil pertanian dan perikanan memang menjadi salah satu pemicu kenapa banyak petani di Indonesia yang susah sejahtera.

Biaya produksi antara lain diperlukan untuk pupuk, benih, buruh menggarap lahan.

Menurutnya, biaya produksi yang tinggi ditambah akses terbatas terhadap teknologi, serta rantai pasokan yang panjang membuat petani dan nelayan tidak memperoleh pendapatan yang proporsional.

"Keterbatasan modal dan akses kredit yang sulit dengan suku bunga tinggi juga memperburuk keadaan mereka, di samping keterbelakangan sosial-budaya, terutama di kalangan nelayan, dan lemahnya posisi tawar dalam sistem ekonomi yang ada," kata Yusuf.

Selain itu, rendahnya pendapatan petani juga dipicu buruknya sistem distribusi dan banyaknya perantara. Hal itu membuat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak dan pedagang ketimbang petani dan nelayan.

"Meskipun harga beras meningkat, kesejahteraan petani tetap tidak membaik. Ini disebabkan mayoritas petani adalah nett consumer, yang berarti mereka mengonsumsi lebih banyak beras daripada yang mereka produksi, sehingga saat harga beras naik, pengeluaran mereka juga meningkat, sementara pendapatan dari penjualan gabah tidak sebanding," jelas dia.

Selain itu, kata dia, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Hal itu membuat petani tidak mendapatkan insentif yang cukup.

Yusuf menjelaskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian, pemerintah perlu meningkatkan akses modal dengan menyediakan skema pembiayaan bunga rendah yang mudah diakses, seperti memperluas program kredit usaha rakyat (KUR).

Selain itu, investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan akses ke pasar, dan fasilitas penyimpanan, juga perlu digenjot pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

Ia juga menyarankan pemerintah menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta memberikan subsidi dan insentif untuk meringankan beban petani.

"Pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran langsung kepada konsumen juga dapat membantu petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar," ucap Yusuf.

[Gambas:Photo CNN]

Sementara menurut Bhima, pemerintah perlu mengatur ulang seluruh kebijakan impor pangan, terutama beras. Menurutnya, mafia beras harus ditindak tegas karena merusak harga gabah di level petani.

Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur juga disebut perlu terkoneksi dengan rencana ketahanan pangan nasional. Bhima melihat jika ada infrastruktur yang memperburuk alih fungsi lahan pertanian maka harus dicegah.

"Berikutnya adalah dorongan inovasi dan teknologi sehingga produktivitas lahan per hektar bisa meningkat sekaligus mengoptimalkan reforma agraria," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]