Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono memastikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap berlaku penuh pada 2027. Ini sekaligus membantah bahwa program itu ditunda imbas ramai penolakan.

Ia menegaskan berdasarkan ketentuan yang ada, implementasi program Tapera memang dilaksanakan pada 2027.

"Memang diberlakukan 2027, bukan sekarang," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (7/6) dikutip Detikfinance.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab, Undang-Undang No 4 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum program Tapera merupakan UU inisiatif DPR.

Selain itu, imbuhnya, tak hanya Kementerian PUPR yang terlinat perumusan PP Tapera. Karena itu, ia tak bisa berbicara atas nama pemerintah untuk nasib program ini.

"Kalau ditanya sikap pemerintah, saya enggak bisa jawab karena pemerintah kan banyak. Undang-undangnya inisiatif DPR, ini adalah PP, kecuali kalau itu Permen PUPR, saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya sikap pemerintah, mohon maaf saya enggak berhak jawab khususnya," pungkasnya.

Pernyataan ini mematahkan angin segar penundaan program Tapera yang sempat ia embuskan. Sebelumnyam Basuki mengatakan penerapan simpanan wajib Tapera bisa saja diundur jika diusulkan DPR.

Lihat Juga : Respons Bahlil soal Muhammadiyah dan KWI Tolak Tawaran Kelola Tambang

Basuki yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal peluang penundaan ini.

"Kalau ada usulan DPR, misalnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita akan ikut," katanya di Gedung DPR, Kamis (6/6).

Ia juga mengatakan program BP Tapera tak perlu tergesa-gesa diterapkan. Ia pun menyesal program tersebut menuai polemik.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul," katanya.

Namun, ia mengatakan keputusan Tapera akan ditentukan dalam Undang-undang.

"Kenapa kita harus saling berbenturan gitu, enggak lah," katanya.

Pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

[Gambas:Video CNN]