Ratusan mahasiswadi Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar demonstrasidi depan pintu gerbang Universitas Mulwarman, Jalan Muhammad Yamin pada Kamis (22/8).

Aksi yang menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Begerak (Makara) ini memprotes langkah DPR RI dan pemerintah yang dinilai menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70//PUU-XXII/2024.

Lihat Juga : Demo DPR Ricuh dan Memanas, Sejumlah Orang Ditangkap Aparat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, para mahasiswa mulai berkumpul pada pukul 15.00 Wita.

Mayoritas mahasiswa mengenakan jaket kuning sambil membawa sejumlah bendera BEM tiap fakultas dan spanduk bertuliskan 'Kawal Putusan MK', 'Kaltim Darurat Agraria', hingga 'Mahasiswa Kaltim Bergerak'.

Tak hanya itu para mahasiswa yang membentuk lingkaran di jalan ini juga terlihat membakar ban bekas mobil.

Lihat Juga : Aparat Tembakkan Gas Air Mata ke Arah Massa Depan Gedung DPR

Koordinator Aksi Makara, Muhammad Yuga menerangkan aksi hari ini merupakan bentuk kegelisahan atas hal-hal yang terjadi saat ini dan masa lalu.

Itu juga yang melatarbekakangi poin-poin tuntutan dalam aksi tersebut. Dimulai dari komersialisasi pendidikan dengan sistem zonasi, revisi UU TNI/Polri yang diklaim berpotensi melahirkan dwifungsi ABRI, RUU Masyarakat Adat yang tak kurun disahkan, reforma agraria, pelanggaran HAM masa lalu dan kini, hingga menolak revisi UU Penyiaran.

"Selain itu kami juga menolak revisi UU Pilkada. Aksi ini tak hanya sekali. Akan ada konsolidasi lanjutan menyikapi persoalan tersebut," tegasnya.

Terpisah, Humas Makara, Maulana mengundang seluruh elemen masyarakat untuk ikut dalam konsolidasi akbar untuk mencegah praktik lancung yang terjadi di parlemen.

"Kami mengingatkan pemerintah saat ini. Reformasi dibangun tak sebentar, jangan dirusak dan dihabisi hanya untuk kepuasan pribadi," tegasnya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menolak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah, dan mengakali putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Penolakan putusan MK soal syarat usia minimum calon kepala daerah dinilai dapat menjadi karpet merah untuk putra bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaesang Pangarep yang digadang-gadang akan maju pada Pilkada 2024.

Kaesang dapat memenuhi syarat tersebut karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilakukan pada 2025, setelah dirinya berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024.

Lihat Juga : Aksi Demo Darurat di Bandung Diwarnai Lemparan Molotov

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Baleg beberapa kali mengabaikan interupsi dari PDIP. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Baleg DPR mengesahkan beberapa perubahan dalam RUU Pilkada ini. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya. Hari ini, DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dalam Rapat Paripurna besok. Badan Legislasi (Baleg) akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.