Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis kepemilikan negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa naik dari 51 persen ke 61 persen.

Jokowi mengaku memang tak mudah mengamankan 10 persen saham tambahan tersebut. Meski begitu, sang Kepala Negara tetap optimistis, termasuk dengan mengebut sejumlah revisi aturan.

Lihat Juga : Kaitan Suami Sandra Dewi dan Crazy Rich PIK di Kasus Korupsi Timah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi dan para jajaran pembantunya akan mengejar perbaikan regulasi, yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport di tanah air. Ia menargetkan tahap awal dalam proses penambahan saham Indonesia di PTFI ini rampung paling lambat Juni 2024.

Presiden Jokowi menegaskan penambahan kepemilikan saham negara atas Freeport dilakukan secara bertahap. Meski belum bisa menambah 10 persen saham tambahan, Jokowi menegaskan Freeport sejatinya sudah kembali ke pangkuan Indonesia.

"Jangan ada bayangan itu (masih milik) Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen," tegasnya.

Akan tetapi, pendapatan negara diklaim akan semakin banyak jika berhasil mengakuisisi 10 persen saham lagi.

Jokowi mengklaim 80 persen pendapatan Freeport bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

"Sebentar lagi akan kita tambah (saham negara) menjadi 61 persen. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70 persen masuk ke negara. Begitu kita naik 61 persen, nantinya 80 persen akan masuk ke negara," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini dikebut demi menguasai 61 persen saham Freeport.

Bahlil menyebut revisi beleid tersebut sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam revisi aturan ini adalah percepatan perpanjangan izin, sehingga tidak lagi paling cepat dalam kurun waktu 5 tahun. Ini bakal berlaku untuk semua perusahaan demi memberikan kepastian bisnis.