Pemerintah Singapurabuka suara usai Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk berjudi di negara-kota itu.

Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean mengatakan permasalahan korupsi harus ditangani secara domestik. Ia juga menegaskan Singapura menangani korupsi dengan sangat ketat.

Lihat Juga : KPK Usut Dugaan Lukas Pakai APBD untuk Judi di Singapura

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teo mengakui ada banyak tempat yang bisa dikunjungi di Singapura. Namun, negaranya dipastikan memiliki hukum yang tegas, termasuk pengawasan di perbatasan.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Teo menerangkan ada kesepakatan soal ekstradisi yang diterapkan jika orang yang bersalah melakukan kejahatan, termasuk korupsi, dan pergi ke negara tertentu.

"Kami memastikan bahwa kami menegakkan hukum kami di Singapura, serta menegakkan kontrol perbatasan. Jadi, orang tidak bisa melarikan diri dengan mudah," ungkap dia.

"Hal tersebut menjadi yang penting dan terutama. Kami juga cukup senang bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah ini."

Di kesempatan itu, Teo juga menekankan Singapura bukan tempat persembunyian bagi pelaku kriminal, termasuk koruptor. Pemerintah Singapura disebut tak akan membiarkan hal itu.

"Kami tak punya alasan untuk melakukannya. Namun, perang melawan korupsi dimulai dari rumah (dalam negeri sendiri)," ungkap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mengusut aliran uang Lukas Enembe ke tempat judi di Singapura yang diduga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan itu mencuat dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/6).

"Dari sisi aliran dana itu yang mungkin bisa kami lihat sebesar besar dana yang digunakan yang bersangkutan untuk berjudi. Dari mana dana-dana itu diperoleh sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD," ujar Alex.

Alex mengatakan berdasarkan penelusuran awal penyidik KPK, uang judi Lukas Enembe banyak diperoleh dari penyelewengan dana operasional gubernur selama tiga tahun, yakni 2019 hingga 2022.

KPK disebut bakal menjalin koordinasi dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam proses penyidikan perkara ini ke depannya.

"Tidak tertutup kemungkinan di dalam proses penyidikan lebih lanjut nanti kita mendapat informasi tambahan ya termasuk mungkin KPK akan berkoordinasi dengan CPIB, KPK-nya Singapura, menyangkut ya, itu tadi yang dulu sempat ramai di media yang disampaikan Menko Polhukam menyangkut dana LE yang mengalir ke rumah perjudian," jelas Alex.