Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kebutuhan gas untuk PT Pupuk Indonesia (persero) diprediksi meningkat menjadi 1.076 juta standar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD) pada 2030.

"Diposisikan kebutuhan gas akan meningkat signifikan dari 820 MMSCFD (pada 2024) menjadi 1.076 MMSCFD pada 2030," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4).

Oleh karena itu, Tutuka mengatakan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan ketersediaan gas. Apalagi, ketersediaan dan harga gas berkorelasi signifikan pada harga pupuk.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tutuka mengatakan saat ini pemerintah memiliki program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) alias gas murah untuk industri.

HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas yang murah, yakni di bawah US$6 per MMBTU kepada industri tertentu.

Saat ini, ada tujuh kelompok industri yang menikmati program gas murah dari pemerintah. Ketujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Tutuka menyebut industri pengguna HGBT terbesar adalah pupuk.

"Bidang pupuk merupakan industri yang menggunakan gas bumi paling besar yakni, 58,48 persen dalam biaya produksinya," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengingatkan bahwa kenaikan harga gas dapat meningkatkan beban subsidi pupuk.

Berdasarkan riset, ia menyebut setiap kenaikan US$1 atau sekitar Rp15 ribu per MMBTU dapat menambah beban subsidi pupuk sebesar Rp2,23 triliun.

"Setiap US$1 (Rp15 ribu) kenaikan harga gas, maka akan berpengaruh pada kenaikan beban subsidi sebesar Rp2,23 triliun atau alokasi subsidi turun 0,6 juta ton," ucapnya.

Ia menjelaskan biaya gas berkontribusi 71 persen pada produksi pupuk urea. Sementara untuk NPK sebesar 5 persen.

[Gambas:Video CNN]