Brunei Darussalam memberikan jawaban atas keputusan Amerika Serikatmemasukkan negara kerajaan itu ke dalam blacklist atau daftar hitam.

AS sebelumnya memasukkan Brunei ke dalam daftar hitam kasus perdagangan manusia (human trafficking) pada 2022.

Lihat Juga : Rudal Israel Bombardir Lebanon, Roket Hizbullah Kian Dalam Menghujam

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebaliknya, AS menurunkan status Brunei dari tingkat 2 ke tingkat 3 terkait kepatuhan dalam memerangi perdagangan manusia.

Otoritas itu kemudian menilai AS melakukan identifikasi dengan jumlah fakta yang tidak akurat dan keliru dalam menafsirkan sehingga berpengaruh jelek dalam laporan mereka.

Kategori Tingkat 1 merupakan level tertinggi dari suatu negara yang memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia. Sementara negara dalam Tier 2 merupakan negara-negara yang melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar tersebut.

Lihat Juga : China Desak Warganya Segera Angkat Kaki dari Israel, Ada Apa?

Brunei sempat masuk dalam kategori Daftar Pengawasan Tingkat 2 selama tiga tahun berturut-turut hingga 2021.

Negara itu kemudian dimasukkan AS ke dalam Tingkat 3 terkait perang terhadap perdagangan manusia. Total ada lima negara di Asia Tenggara yang diturunkan dari Tingkat 2 ke Tingkat 3.

Dalam laporan tahunan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, Brunei masuk ke dalam daftar hitam Tingkat 3 karena tak mengambil langkah signifikan terhadap kasus perdagangan manusia.

Lihat Juga : DPR Iran Klaim Presiden Raisi Tewas Gegara Ledakan Pager di Helikopter

Kemlu AS juga menilai Brunei tak menghukum pelaku perdagangan manusia selama tujuh tahun berturut. Pemerintah negara di Asia Tenggara ini justru mengadili dan mendeportasi sejumlah korban yang memerlukan bantuan terkait kasus ini.

"[Brunei] mempublikasikan upaya untuk menangkap para pekerja yang melarikan diri, dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap," demikian keterangan Kemlu AS.