Indonesia bakal segera mengakhiri keanggotaan di dewan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka acara Regional Conversation on Human Rights 2022, Selasa (20/12).

Lihat Juga : Jadi Kontroversi, Apa Arti Jubah Bisht yang Emir Qatar Beri ke Messi?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia berharap Indonesia bisa kembali melanjutkan kontribusinya dalam menangani persoalan HAM baik regional maupun global.

"Kami bermaksud untuk melanjutkan kontribusi kita bersama. Kami tentunya mengandalkan dukungan Anda untuk menjadi anggota dewan dalam periode 2024/2026," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menekankan tiga hal yang perlu menjadi fokus bersama dalam membela hak asasi manusia.

Lihat Juga : Pekerja Migran Qatar Takut usai Piala Dunia Rampung

Pertama yaitu menguatkan lembaga HAM. Menurut dia, lembaga HAM adalah garis pertahanan pertama dalam melindungi permasalahan tersebut.

Oleh sebab itu, lembaga HAM nasional harus bisa memastikan implementasi yang efektif sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

"Disini kami bekerja untuk memperkuat komisi hak antar pemerintah ASEAN untuk semua dalam mengatasi tantangan HAM regional. Ke depannya kita juga perlu melembagakan platform dialog HAM regional semacam ini," ucapnya.

Kedua yaitu menangani isu-isu HAM yang paling mendesak. Salah satu isu yang mendesak yakni masalah hak-hak perempuan dan anak perempuan yang menurutnya menjadi perhatian Indonesia.

"Baru dua minggu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk memobilisasi dukungan bagi hak perempuan Afghanistan atas pendidikan. Hak atas pangan (juga) merupakan isu mendesak lainnya yang butuh perhatian kita terutama di tengah krisis pangan global saat ini," katanya.

Lihat Juga : Kenapa Covid China Naik Lagi sampai Warga Positif Diminta Tetap Kerja?

Ketiga yaitu meningkatkan kerjasama di bidang HAM. Retno berujar situasi kondusif di tingkat nasional perlu diterapkan agar kerja sama tersebut bisa menjadi lebih efektif.

"Di tingkat nasional, pemerintah dan masyarakat sipil tidak boleh berselisih. Lagipula kita semua bekerja untuk tujuan yang sama. Jadi kenapa kita tidak bekerja sama saja?" ujarnya.

"(Sementara itu) di tingkat internasional kita harus menghindari politisasi HAM, standar ganda, dan mempermalukan satu sama lain."