Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) buka suara usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengirim jenderal ke Myanmaruntuk berdialog dengan junta militer.

Sekretariat Jenderal ASEAN Kemlu RI Sidharto Suryodipuro mengatakan tak ada pembahasan terkait pengiriman jenderal ke Myanmar.

Lihat Juga : PM Swedia Ungkap Aksi Paludan Bakar Al Quran Bikin Runyam

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

[Gambas:Video CNN]

Ia hanya menjelaskan utusan khusus saat ini menjalin komunikasi dengan semua pihak untuk menghentikan kekerasan di Myanmar.

"Indonesia sebagai ketua menjalin komunikasi dengan semua pihak, dalam rangka mendorong penghentian kekerasan, dalam rangka [membangun] dialog yang inklusif dan penyaluran bantuan kemanusiaan," ungkap Sidharto lagi.

Lihat Juga : Finlandia-Swedia Terus Bujuk 2 Negara Beri Restu Masuk NATO

Dirjen ASEAN itu juga menerangkan Menlu sudah membentuk pejabat utusan khusus di bawah koordinasi Retno.

Rencana Indonesia bakal mengirim jenderal ke Myanmar mencuat saat Jokowi wawancara eksklusif dengan Reuters.

Jokowi berharap langkah ini bisa membuat transisi menuju demokrasi di Myanmar.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini, di Indonesia, situasinya sama," kata Jokowi. Rabu (1/2).

Indonesia pernah berada di bawah kendali militer selama lebih dari tiga dekade. Rezim ini tumbang usai krisis ekonomi dan protes massal pada 1998.

Ia kemudian berujar, "Pengalaman ini bisa menunjukkan, bagaimana Indonesia memulai demokrasi."

Lihat Juga : Swedia Buka Suara usai Turki Tolak Stockholm Masuk NATO Gegara Paludan

Namun, Jokowi enggan membeberkan siapa jenderal yang akan dikirim ke Myanmar. Ia hanya mengatakan jenderal tersebut terlibat dalam reformasi Indonesia.

Junta militer Myanmar mengambil kekuasaan secara paksa dari pemerintah yang sah pada 1 Februari 2021. Mereka menangkap pejabat negara mulai dari Presiden Win Myint hingga penasihat negara Aung San Suu Kyi.

Tak lama usai kudeta, protes meletus di hampir seluruh penjuru negeri. Namun, militer menanggapinya dengan kekuatan berlebih.

Mereka menangkap siapa saja yang menentang pemerintahannya dan tak segan membunuh warga sipil.