ninja 338 - Mesin Pertumbuhan Masa Depan Itu Bernama Ekonomi Sirkular
2024-10-08 05:39:50
Bali, CNBC Indonesia-Model ekonomi sirkular diyakini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan. Meski demikian, pelaksanaannya masih banyak membentur halangan baik di Indonesia maupun global.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN Vivi Yuliawati mengatakan skema ekonomi sirkular makin menjadi tren setelah Covid-19 dan munculnya krisis iklim. Indonesia menjadi salah satu negara yang serius menjajaki skema ini.
"Kami sudah melakukan beberapa studi yang menunjukkan bahwa ekonomi sirkular bisa menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan," kata Vivi dalam sesi diskusi di High-Level Forum on Multi-Stakeholders Partnerships (HLF-MSP) 2024, Nusa Dua Bali, Selasa, (3/9/2024).
Baca:Luhut Pastikan Harga BBM Tak Naik, Orang Kaya Wajib Non Subsidi |
Vivi mengatakan ekonomi sirkular berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan baru. Selain itu, tren ekonomi ini dapat mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan.
Dikutip dari website Bappenas, ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin. Tujuan akhir dari ekonomi sirkular adalah untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear.
 Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi panel diskusi dalam acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Vivi mengatakan Bappenas memiliki sejumlah strategi dalam mengembangkan ekonomi sirkular di Indonesia. Dia mengatakan Bappenas telah menerbitkan dua dokumen mengenai strategi mengarusutamakan model ekonomi ini pada RPJMN 2025-2029.
"Ada berbagai strategi misalnya perpanjangan penggunaan barang, pengembangan produk ramah lingkungan dan pembentukan ekosistem daur ulang," kata dia.
Pilihan Redaksi
|
Dokumen lainnya, kata dia, berfokus pada pengembangan ekonomi sirkular yang fokus pada beberapa sektor. Misalnya untuk sektor tekstil, elektronik dan penggunaan plastik.
"Saat ini sudah banyak perusahaan rintisan menggunakan limbah plastik untuk bahan-bahan konstruksi," kata dia.
Vivi mengatakan saat ini Bappenas juga sedang menyiapkan pelaksanaan pilot project ekonomi sirkular. Dia mengatakan akan ada 5 daerah yang menjadi lokasi uji coba itu. "Kami akan laksanakan di 5 daerah dan kami akan membuka platform kolaborasi ekonomi sirkular," kata dia.
Meski demikian, Vivi mengatakan pengembangan ekonomi sirkular bukan tanpa tantangan. Dia mencatat masalah belum setaranya pengetahuan masyarakat mengenai model ekonomi ini menjadi tantangan tersendiri.
Selain itu, model ekonomi ini kerap disederhanakan menjadi daur ulang limbah. Padahal, kata dia, model ekonomi mencakup hal lebih luas, seperti perubahan perilaku konsumen.
"Selain itu ada keterbatasan dana. Ekonomi sirkular melibatkan banyak startup maka itu butuh teknologi yang baru yang membutuhkan lompatan sebelum stabil," ujarnya.
World Trade Organization (WTO) menyatakan halangan terkait penerapan ekonomi sirkular juga terjadi di tingkat global. Salah satu masalah yang muncul karena restriksi di sejumlah negara. Selain karena fragmentasi global, larangan impor barang hasil ekonomi sirkular juga muncul karena definisi yang belum seragam.
Head of Technical Barriers to Trade WTO, Erik Wijkstrom menuturkan banyak negara khawatir negaranya hanya akan menjadi 'tempat pembuangan' barang bekas dengan dalih ekonomi sirkular. Dia mengatakan larangan serupa itu sudah muncul di Brasil dan China.
"Ini menimbulkan tekanan perdagangan dan salah satu masalah yang muncul dalam hal ini adalah larangan Tiongkok pada impor sampah termasuk plastik," kata dia.
 Foto: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Kementerian PPN/Bapenas, Vivi Yulaswati saat sesi panel diskusi dalam acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Karenanya, Erik menilai dibutuhkan kerja sama global dan definisi yang lebih jelas mengenai barang-barang yang masuk dalam kategori ekonomi sirkular. Selain itu, kerjasama antar negara juga perlu dipererat dengan meningkatkan kepercayaan agar paradigma perekonomian ini dapat berhasil dijalankan.
International Organization for Standardization (ISO) mengakui adanya masalah standarisasi ini. Meski demikian, ISO sebenarnya telah mengklasifikasi barang-barang ekonomi sirkular dalam rumpun ISO 59000.
Konsultan ahli ISO Adrian Kuah mengatakan lembaganya menggunakan istilah barang-barang ekonomi sirkular dengan sebutan 'sumber daya'. Hal ini dilakukan untuk mengubah perspektif yang menganggap barang-barang tersebut sebagai limbah.
"Kami juga menggunakan istilah yang berbeda untuk barang-barang jenis ini, kami menggunakan istilah sumber daya, bukan limbah," kata Adrian Kuah.
(rsa/mij) Saksikan video di bawah ini:
