Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan menjelang akhir masa pemerintahannya.

Lembaga itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga itu akan dipimpin oleh seorang kepala.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam perpres itu diatur bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan bertugas mendukung presiden dalam komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

Perpres itu juga mengatur soal juru bicara presiden. Jubir bakal bertanggung jawab kepada kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam setiap tugasnya.

Sementara untuk jumlah juru bicara presiden diserahkan kepada presiden. Jubir bisa menerima penugasan langsung dari presiden selama menjalankan tugasnya.

"Juru Bicara Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, keterangan, dan pernyataan resmi Presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik," bunyi pasal 18.

Perpres itu mengatur kepala, juru bicara, deputi, dan tenaga profesional Kantor Komunikasi Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti presiden.

Lihat Juga : Kisah Warga Maluku Harus Ditandu 3 Hari ke Puskesmas di HUT ke-79 RI

Sebelumnya, Jokowi pernah memiliki dua juru bicara presiden dalam dua periode pemerintahan sejak 2014 silam. Pada periode pertama, posisi itu diduduki oleh Johan Budi Sapto Pribowo.

Pada periode kedua, posisi itu sempat diduduki Fadjroel Rachman. Namun, Fadjroel tak mendampingi Jokowi sampai akhir jabatan.

Saat ini, Jokowi tak punya juru bicara presiden secara definitif atau dejure. Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana banyak bicara di publik untuk menjawab isu-isu terkait Presiden Jokowi.