live draw london night - Menteri Jokowi Wanti
2024-10-08 05:39:50
Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merespons mengenai wacana program pensiun yang berpotensi menjadi potongan gaji para pekerja. Menurutnya program ini bagus untuk hari tua para pekerja, tapi berat untuk dilaksanakan saat ini.
"Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuannya," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/9/2024).
Namun Muhadjir mengingatkan program pensiun tambahan ini harus berhati-hati dalam hal penarikan iurannya. Meski ia meyakini hal ini sudah dipertimbangkan secara matang dari pihak pengusul.
Pilihan Redaksi
|
"Tapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu, karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata," katanya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan program jaminan hari tua saat ini seharusnya sudah cukup jika dijalankan dengan baik. Namun sayangnya saat ini belum berjalan baik karena gaji karyawan yang masih rendah.
Seperti diketahui saat ini pegawai saat ini sudah dibebankan program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program itu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).
" Dan kita belum bisa melaksanakan secara maksimal karena tadi itu, kondisi take home pay dan gaji atau upah dari karyawan kita memang belum bagus-bagus amat, makanya kemarin ada untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu sempat kita tahan, presiden minta supaya ditahan dulu, baru sekarang mulai kita berlakukan," terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal ini, mengingat koordinasi program tabungan pensiun itu ada di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi dari pandangannya aturan ini berat jika dilaksanakan saat ini melihat daya beli kelas menengah yang menurun.
"Sekarang ini yang harus kita perhatikan juga kan menurunnya daya beli kelas menengah. Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ditambah lagi dengan iuran untuk pensiun itu saya kira terlalu berat untuk sekarang," katanya.
"Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha untuk menahan jangan sampai turunnya ini sampai menyodok ke kelas paling bawah, kelas miskin dan sangat miskin. Tapi untuk saat ini Alhamdulillah kan masih bisa kita tahan di level namanya aspiring middle income/middle class itu," sambungnya.
Baca:Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Penis, Ahli Tak Kaget |
Gaji Pegawai Mau Dipotong Lagi
Sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan kemudian diturunkan ke dalam Peraturan OJK (POJK). Adapun penyelenggaraannya bisa melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
"Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib," jelas Ogi dalam acara HUT ADPI ke- 39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja. Pasalnya, replacement ratio di Indonesia saat ini masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Sebelumnya, OJK menargetkan besaran perlindungan pensiun yang diterima masyarakat, yaitu sebesar 40% dari penghasilan terakhir. Saat ini, cakupan proteksinya masih sejumlah 20%.
"ini disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di mana itu akan ditetapkan penghasilan berapa yang akan dikenakan dapen tambahan, dan pelaksanaannya secara kompetitif, ini bisa melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau BPJS TK, tapi ini kayaknya arahnya ke DPPK," kata dia.
(hsy/hsy) Saksikan video di bawah ini:
