bgibola 1 live

semar group togel - Nih! Begini Badan Penerimaan Negara yang Bakal Dibentuk Prabowo

2024-10-07 21:50:58

semar group togel,dodoslot login,semar group togel

Jakarta, CNBC Indonesia -Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk merealisasikan visi misinya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) semakin nyata.

Salah satu tujuannya ialah untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara baru, untuk menambal kebutuhan belanja negara dalam APBN 2025, yang masih dari yang ia rancang.

"Selalu saya katakan ke presiden terpilih programnya bagus tapi apakah durable apa enggak, uangnya ada apa enggak, jadi political will melulu enggak bisa, harus ada capacity to implement," ucap Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Burhanuddin Abdullah dalam acara UOB Economic Outlook 2024 di Jakarta, seperti dikutip Jumat (27/9/2024).

Pilihan Redaksi
  • SIMBARA Kebanggaan Luhut Bikin PNBP Minerba Ngegas dalam 1 Dekade
  • Terungkap! Sumbangan Pajak Kelas Menengah Hanya 1%
  • Negara Cuan Rp 81,56 T Jika Pajaki Harta Orang Kaya, Prabowo Siap?
  • Stafsus Sri Mulyani Ungkap Cerita di Balik Gaji PNS Pajak Naik 300%
  • Ditjen Pajak Beberkan Kontribusi Kelas Menengah ke Setoran Negara

Sebetulnya, dari sisi anggaran belanja dalam APBN 2025 yang telah disahkan DPR dan pemerintah saat ini sebesar Rp 3.621,3 triliun masih kurang Rp 300 triliun dari rancangan belanja tim pakar Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Simulasi yang telah digariskan untuk belanja negara sebetulnya Rp 3.905,38 triliun, untuk mengejar target pertumbuhan 5,89% pada 2025. Target pertumbuhan 2025 itu didasar dari target pertumbuhan dalam APBN 2025 sebesar 5,2% dan arah ambisi Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada 2029 sebesar 8% dengan desain belanja negara tahun itu Rp 6.096,88 triliun.

Untuk menambal kekurangan itu, Burhanuddin mengatakan, pemerintahan Prabowo merasa perlu ada perbaikan kelembagaan ke depan. Pertama yang akan diperbaiki adalah Kementerian Keuangan, dengan mengeluarkan komponen urusan penerimaan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk dimasukkan ke BPN.

"Pertama yang mau diubah ini adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah ada menteri penerimaan negara yang urusin pajak, bea cukai, PNBP, jadi pisahan dari Kemenkeu," kata Burhanuddin.

Lembaga yang akan diperbaiki kedua adalah Kementerian BUMN karena kontribusi dari aset-aset BUMN tidak signifikan terhadap penerimaan negara. "Sumbangannya barangkali memang harus kita perbaiki, tingkatkan, dan harus ada transformasi bisnis, transformasi struktural," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan, seluruh perbaikan kelembagaan ini akan dieksekusi Prabowo pada Januari 2025. Sehingga, saat pelantikan dirinya pada 20 Oktober 2024 sebetulnya juga sudah akan muncul nama menteri atau kepala yang memimpin urusan penerimaan negara.

"Jadi ini yang nanti barangkali kita lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 itu.

Burhanuddin memastikan, pendalaman urusan keuangan akan menjadi salah satu fokus tugas dari Badan Penerimaan Negara, yang bakal dibentuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto seusai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tugas itu akan diemban Badan Penerimaan Negara untuk menarik dana-dana asing ke dalam negeri, guna menambal kebutuhan pembiayaan di dalam negeri yang menurutnya masih kurang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mungkin kita bisa lihat waktu kementerian penerimaan negara terjadi saya ingin ada di sana satu sel yang khususkan diri bagiaman perdalam masalah keuangan kita," tuturnya.

Burhanuddin mengaku belum tau detail dari tugas pendalaman pasar keuangan yang akan diemban oleh Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, itu akan menjadi fokus mereka untuk mencari tahu instrumen apa yang belum dimiliki Indonesia untuk menarik dana asing ke dalam negeri.

"Karena kita kok bicara financial deepening sudah lama sejak 20 tahun lalu sejak zaman saya di BI (Gubernur BI periode 2003-2008) sudah bicara financial deepening tapi gak deep-deep. Kita mungkin perlu fokus pelajari hal itu kalau perlu ya nyontek aja dari luar," tegasnya.

Namun, Burhanuddin mengatakan, salah satu skema pendalaman pasar keuangan yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah untuk memberi ruang para eksportir semakin geliat menaruh dananya di dalam negeri tak lagi menyimpan dolar hasil ekspornya di negara lain.

"Jadi saya ingin unit itu barangkali di Kementerian Penerimaan Negara. Ya salah satunya itu untuk supaya orang betah simpan dolar di sini, jangan dibawa keluar terus," kata Burhanuddin.


(arj/mij) Saksikan video di bawah ini:

DJP Jakarta Selatan II Implementasikan Layanan Ramah Disabilitas

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Akhir Kisah Beli Sepatu Rp10 juta Pajaknya Rp31 juta