Demo massa aksi yang menolak langkah rencana revisi UU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan DPRD Jawa Barat (Jabar), Bandung, masih berlangsung panas hingga Kamis (22/8) malam ini.

Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 18.40 WIB, tembakan gas air mata dilepaskan aparat untuk membubarkan massa. Selain itu, water cannon pun dikerahkan aparat.

Lihat Juga : BREAKING NEWSDPR Resmi Batalkan RUU Pilkada

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tolong jangan anarki," ungkap seorang polisi yang berada di dalam gedung DPRD.

Polisi sempat menyemprot water canon, untuk membelah massa. Namun massa tetap bertahan. Mereka terus mendorong-dorong pagar besi DPRD.

Saat ini, aksi pun masih diwarnai saling lempar dari peserta aksi dan dibalas tembakan air water canon.

Bakar baliho partai

Mengutip dari detikJabar, di dalam aksinya massa membakar ban dan sejumlah baliho dengan gambar partai politik yang terpasang di sekitar gedung DPRD Jabar.

Dalam aksi ini, massa mahasiswa berorasi menyuarakan kekhawatirannya terkait potensi runtuhnya marwah demokrasi jika revisi UU Pilkada disahkan oleh DPR. Massa menganggap revisi UU Pilkada bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXVII/2024.

Bukan hanya di Bandung, aksi dengan tuntutan serupa pada hari ini juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di depan Gedung DPR di Jakarta.

Lihat Juga : Aksi Kamisan Bergemuruh di Depan Istana, Ungkit 7 Dosa Besar Jokowi

Aksi Kamisan Surabaya

Selain itu di Surabaya, Puluhan massa Aksi Kamisan Surabaya menggelar aksi di Taman Apsari, depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis sore. Mereka menuntut DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Pantauan di lokasi, massa berkumpul di Taman Apsari sekitar pukul 16.30 WIB. Hampir seluruh massa yang hadir mengenakan baju berwarna hitam.

Massa yang berpayung hitam itu juga membawa spanduk dan poster dengan tulisan 'Demokrasi mati bungkam kita jadi saksi', 'hukum anggota TNI/Polri pelaku kejahatan HAM berat', 'tolak militerisme wujudkan supremasi sipil', 'keadilan hanya untuk penguasa', dan lainnya.

Perwakilan Aksi Kamisan Surabaya, Zaldi Maulana mengatakan, di aksi kali ini mereka ingin menyuarakan terkait isu Revisi UU Pilkada yang diagendakan disahkan menjadi UU oleh DPR RI.

"Ini pastinya merespons adanya RUU Pilkada yang itu semakin membuktikan bahwa rezim ini semakin menunjukkan taringnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan," kata Zaldi, Kamis (22/8).

Melalui momentum ini, Zaldi megatakan masyarakat harus bangkit, membangun kesadaran dan solidaritas kolektif untuk menunjukkan bahwasanya rakyat tidak diam.

Setelah aksi kamisan ini, ia mengungkapkan akan ada aksi selanjutnya yang lebih besar di Surabaya untuk menyuarakan isu tersebut.

"Aksi-aksi selanjutnya kita kemungkinan akan berkonsolidasi dengan kawan-kawan lainnya untuk mengadakan aksi yang besar," ucapnya.

Lihat Juga : Bendera Bajak Laut Topi Jerami Berkibar di Aksi Tolak RUU Pilkada

Sementara itu pada Kamis malam ini, Wakil Ketua Umum DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya membatalkan untuk melanjutkan pengesahan revisi UU Pilkada. Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan UU Pilkada akan mengikuti putusan MK.

DPR, kata Dasco, menyerahkan kepada KPU untuk menyesuaikan PKPU terkait Pilkada 2024.