Media asing menyoroti usulan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu Indonesia 2024 di DPR.

Media yang berbasis di China, South China Morning Post(SCMP), merilis artikel berjudul "Akankah Prabowo menghadapi penyelidikan kecurangan Pemilu atau mampukah partai menyelamatkan?" pada Selasa (5/3).

Lihat Juga : Xi Mendadak Larang PM China Konpers usai Kongres Nasional, Ada Apa?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Partai pendukung Anies Baswedan seperti NasDem, PKB, PKS, mendukung hak angket. Begitu juga dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo seperti PDIP, PPP.

Pasangan Anies sekaligus Ketua PKB Muhaimin Iskandar (Imin) mengatakan koalisi partai siap mendukung hak angket.

"Aliansi partai politik di belakang saya dan Anies siap, solid dan akan mengusulkan [penyelidikan legislatif]," kata Imin, di laporan itu.

Lihat Juga : Kronologi Gangster-Militer Bentrok di Haiti hingga Darurat Nasional

Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim mengatakan partai-partai tersebut punya cukup data dan bukti membuktikan tuduhan mereka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan mereka telah membentuk "panitia khusus" untuk mengumpulkan bukti kecurangan pemilu

Sementara itu, para pengamat menduga tak banyak partai yang berencana melanjutkan penyelidikan ini.

Peneliti politik di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Indonesia Nicky Fahrizal mengatakan penyelidikan tak akan fokus ke dugaan penyimpangan saat pencoblosan.

Lihat Juga : Konser Taylor Swift Bikin Heboh, PM Singapura Buka Suara

"Hak angket parlemen ditujukan khusus untuk kondisi yang terjadi sebelum pemilu," ujar Fahrizal dalam laporan SCMP.

Lebih lanjut Fahrizal menerangkan penyelidikan itu mencakup isu-isu seperti netralitas polisi, tentara, pejabat negara, penyaluran bantuan sosial dengan motivasi politik hingga mobilisasi instrumen negara.

"Selain itu, hal ini juga membahas apakah ada kontestan pemilu yang mendapat manfaat dari sumber daya negara atau disponsori oleh negara," ungkap Fahrizal.

Meski hasil investigasi tak mengubah hasil pemilu, ini bisa menjadi alat yang ampuh untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Houthi Wajibkan Kapal Kantongi Izin Masuk Perairan Yaman

Analis politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo mengatakan tujuan investigasi kecurangan pemilu adalah untuk menilai cara pemerintah menghabiskan uang sebelum hari pemilu.

"Jika penyelidikan ini terjadi, partai-partai tersebut akan memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar untuk mengkritik atau memakzulkan Jokowi," ujar dia.