Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman menyebut PT Primissima, pabrik tekstil BUMNyang merumahkan 500 karyawannya, sudah lama dalam kondisi tak sehat.

Kepala Disnaker Sleman Sutiasih menyebut perusahaan sudah menunjukkan gejala-gejala sakit sejak lama. Perusahaan pelat merah itu kian terlihat tak mampu keluar dari permasalahannya semenjak tiga tahun belakangan.

"Kalau akhir-akhir ini tiga tahunan, akhir-akhir ini, tapi dari dulu sudah ada tanda-tanda. Setelah (pandemi) Covid-19 (paling nampak)," kata Sutiasih ditemui di kantornya, Sleman, Selasa (9/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal seperti itu sering dilakukan. Jadi ya prihatin pokoknya. Kalau yang nggak sabar ya cari pekerjaan lain, ini kayaknya masih setia pekerjaan sehingga statusnya masih (karyawan). Tapi dirumahkan tetap ditanggung walaupun sedikit," terangnya.

Untuk kasus terakhir di mana perusahaan merumahkan sekitar 500 karyawannya, Disnaker Sleman mengklaim telah turun tangan. Kata Sutiasih, pihaknya sudah memberikan fasilitasi untuk kedua belah pihak berkonsultasi hingga mediasi serta menjembatani pembuatan kesepakatan menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja.

"Bipartit sampai ke mediasi dan berakhir ada kesepakatan, tapi ternyata belum bisa dipenuhi oleh PT Primissima. Sehingga mereka (karyawan) masih menuntut haknya untuk dipenuhi, tapi belum bisa karena belum ada dana," bebernya.

Tuntutan itu sendiri meliputi kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi 15 karyawan kena PHK serta pencairan gaji untuk ratusan pekerja yang dirumahkan.

"Belum bisa memenuhi mereka yang PHK dan belum bisa membayar yang masih aktif untuk produksi juga," ujar Sutiasih.

"(Karyawan) dirumahkan tetap ditanggung walaupun sedikit. Itu aja nanti bisa bayar atau tidak, kurang tahu. Kami kan tidak bisa sampai kepada uang berapa yang dimiliki enggak bisa sampai intervensi ke sana," sambungnya.

Menurut Sutiasih, butuh waktu untuk audit pula jika perusahaan menyatakan pailit, sementara di sisi lain para karyawan berharap masih bisa kembali bekerja nantinya.

Bagaimanapun, lanjut Sutiasih, sekarang ini kewenangan PT Primissima sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Itu tinggal menunggu dari sana, manajemen sini bingung juga mau diajak bipartit juga belum siap. Intinya itu, kewenangan kami sudah kami laksanakan bersama pengawas. Kemarin kan rapat bersama pengawas ada perwakilan," imbuh Sutiasih.

"Harapannya hak pekerja bisa dipenuhi, diprioritaskan. Apalagi yang sudah enggak bekerja tapi yang dirumahkan juga kasihan, belum ada kepastian, sampai kapannya enggak tahu," tutupnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) DIY mengungkap PT. Primissima, pabrik tekstil BUMN di Sleman telah merumahkan sekitar 500 karyawan bagian produksinya sejak 1 Juni 2024. Operasional perusahaan pun berhenti total mulai saat itu juga.

Ratusan karyawan itu dilaporkan juga tidak menerima gaji sepeser pun selama dirumahkan. Sedangkan, gaji Mei dan Juni 2024 belum dibayarkan perusahaan, demikian pula asuransi lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain ratusan karyawan itu, ada pula 15 pekerja lain yang sudah terlebih dahulu dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada November 2023 lalu. Pesangon mereka baru terbayarkan 30 persen dari total hak masing-masing.

[Gambas:Video CNN]