Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak masalah apabila pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memisah Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Basuki menyebut wacana itu lumrah lantaran peleburan atau pemisahan kementerian/lembaga negara sudah sering terjadi sejak dahulu.

"Kalau organisasi just vehicle, dulu saja bisa. Jadi ya enggak masalah," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelahnya berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1973-1999. Lalu tahun 1999-2000, berubah lagi lagi menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Kendati demikian, Basuki belum mengetahui lebih lanjut apakah Kementerian PUPR jadi dipisah kembali atau sebaliknya di periode kepemimpinan selanjutnya.

"Saya belum tahu," ujarnya.

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.

Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus.

Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.

Terpisah, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo tidak membantah ataupun mengiyakan rencana pembentukan itu.

"Dipecah atau tidak, itu keputusan Pak Prabowo nanti," kata Drajad beberapa waktu lalu.

Ia hanya menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

[Gambas:Video CNN]